Crew8 News
LIMAPULUH KOTA (4/4) – Polemik video yang diduga melibatkan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, terus meluas dan tidak lagi berhenti pada aspek viralitas semata. Publik kini mulai menggeser perhatian ke ranah yang lebih mendasar: ketelitian partai politik dalam proses rekrutmen kepala daerah.
Safni diketahui merupakan figur yang diusung oleh koalisi sejumlah partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Namun, di tengah mencuatnya dugaan pelanggaran etik yang menyeret namanya, publik mulai mempertanyakan sejauh mana proses penjaringan calon kepala daerah benar-benar dilakukan secara ketat dan berlapis.
Sorotan paling kuat mengarah kepada PKS yang selama ini dikenal luas sebagai partai dakwah dengan identitas moral yang melekat pada semangat amar ma’ruf nahi munkar. Dengan citra tersebut, publik menilai standar seleksi kader dan calon kepala daerah semestinya lebih ketat, tidak hanya dari aspek elektabilitas, tetapi juga rekam jejak moral dan integritas pribadi.
Namun mencuatnya polemik ini justru memunculkan dugaan adanya “kecolongan politik”, ketika figur yang diusung lintas partai kemudian terseret dalam dugaan pelanggaran etik yang disebut publik sebagai tindakan tidak pantas di ruang digital.
Di Sumatera Barat, persoalan ini tidak hanya dibaca dalam kerangka politik modern, tetapi juga dalam konteks sosial budaya. Kuatnya peran adat Minangkabau menjadi sorotan penting, karena dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, pemimpin tidak hanya dituntut patuh pada hukum negara, tetapi juga menjaga marwah, kepatutan, dan kehormatan di mata masyarakat adat.
Sejumlah pihak menilai, lembaga adat semestinya tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga memiliki peran moral yang lebih aktif dalam menjaga etika publik, terutama ketika menyangkut figur pemimpin daerah yang membawa nama nagari dan kaum.
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota Desembri Chaniago mengimbau masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, dengan menekankan pentingnya menjaga kehormatan (hifzhul ‘irdh), tidak menyebarkan aib, serta melakukan tabayyun sebelum menarik kesimpulan; MUI juga menyatakan siap memberikan panduan moral melalui tausiyah yang menyejukkan tanpa menghakimi individu, demi menjaga ketenangan sosial di tengah polemik.
Sementara itu, dari sisi partai, Sekretaris Umum wilayah Sumatera Barat PKS Nosa Ekananda menyampaikan bahwa koordinasi internal telah dilakukan dan komunikasi lanjutan diarahkan melalui pengurus daerah. Kader di daerah juga diminta tetap fokus pada program pemerintahan sambil mengikuti perkembangan persoalan.
Namun di tengah menguatnya tekanan publik atas aspek etik, muncul kritik bahwa diskursus mulai bergeser dari substansi utama. Dari yang semula menyoroti dugaan pelanggaran etik pejabat publik, sebagian percakapan publik kini mulai didominasi narasi dugaan pemerasan yang disebut-sebut melibatkan pihak lain.
Sejumlah kalangan menegaskan, pergeseran ini berbahaya jika tidak ditempatkan secara proporsional. Dugaan pemerasan merupakan ranah hukum yang harus dibuktikan melalui proses peradilan, sementara persoalan etik berdiri sendiri sebagai ukuran kepatutan pejabat publik.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, karena masing-masing memiliki mekanisme penanganan yang berbeda. Namun keduanya juga tidak boleh diabaikan, karena hukum dan etika sama-sama menjadi pilar penting dalam menjaga integritas kekuasaan.
Safni sendiri diketahui menjabat sebagai Bupati Lima Puluh Kota periode 2025–2030. Hingga kini, redaksi masih menunggu keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait perkembangan penyelidikan, sebelum nya pakar telematika Abimanyu menyatakan video yang beredar bukan hasil editan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Ketua LKAAM Sumbar, Ketua DPC PKS Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun dari jajaran pengurus PDIP dan Hanura. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Di tengah situasi ini, publik menuntut kejelasan tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari partai pengusung, lembaga adat, serta institusi keagamaan. Sebab yang sedang diuji bukan hanya individu, tetapi juga ketahanan sistem rekrutmen politik, kekuatan nilai adat, serta konsistensi moral dalam kehidupan publik di Sumatera Barat.
(C8N)
#senyuman08
