Crew8 News
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menyampaikan kritik keras terhadap penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), Rahmat menegaskan bahwa pejabat publik, terutama yang memegang kewenangan strategis, harus berani mempertimbangkan mundur apabila tidak mampu mengelola situasi bencana yang terus memakan korban jiwa.
Rahmat menyoroti pernyataan sejumlah pejabat kementerian yang sebelumnya menyampaikan analisis bahwa deforestasi bukan faktor utama penyebab banjir besar di Sumatera. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya keliru secara pendekatan, tetapi juga berpotensi menyakiti masyarakat yang sedang berduka. “Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” kata Rahmat dalam forum tersebut.
Ia menegaskan bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan situasi biasa. Banyaknya korban meninggal dan ratusan warga yang masih dilaporkan hilang dinilainya sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana harus dilakukan jauh lebih serius. “Dampak bencana ini memerlukan tanggung jawab penuh dari pejabat yang memegang mandat pengelolaan lingkungan,” ujarnya.
Rahmat kemudian menyinggung standar etika pejabat di beberapa negara lain. Ia mencontohkan pemberitaan internasional pada 18 November 2025 yang menyebut dua menteri dalam kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Filipina memilih mundur setelah menilai diri tidak mampu mengatasi banjir besar di negara tersebut. “Saya kira itu langkah gentleman yang tidak berlebihan untuk dilakukan ketika seseorang merasa tidak sanggup mengendalikan situasi yang berdampak langsung pada keselamatan rakyat,” tegas Rahmat.
Pernyataan politisi PKS asal daerah pemilihan Sumatera Barat itu memicu reaksi dari warga di daerahnya sendiri. Sejumlah kelompok masyarakat di Sumatera Barat menilai kritik tegas tersebut seharusnya tidak hanya diarahkan ke pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Mahyeldi.
Mereka menilai krisis lingkungan yang kini membelit Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, hingga eksploitasi hutan pada kawasan rentan. Kondisi ini, menurut publik, menjadi penyebab utama semakin rawannya wilayah itu terhadap banjir bandang dan longsor dalam beberapa tahun terakhir.
“Selama ini pemerintah provinsi tidak optimal menjaga wilayahnya dari praktik-praktik ilegal, tetapi ketika bencana terjadi justru mudah sekali menyalahkan kondisi alam atau keterbatasan kewenangan,” kata salah satu perwakilan jaringan masyarakat sipil di Padang, yang meminta agar pemerintah daerah menunjukkan tanggung jawab yang sebanding dengan kritik yang dilayangkan ke pusat.
Masyarakat Sumbar juga mendesak Rahmat Saleh untuk menyampaikan penilaian yang sama kepada Gubernur Mahyeldi demi menjaga fairness. Mereka menilai langkah itu penting untuk menghindari kesan bahwa pejabat daerah bisa “cuci tangan” ketika bencana terjadi. “Kalau standar etika jabatan ingin ditegakkan, maka hal itu harus berlaku dari pusat sampai daerah,” ujarnya.
Dorongan tersebut mencuat di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap perbaikan tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana di Sumatera Barat. Masyarakat berharap kritik keras yang muncul di tingkat pusat dapat menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh, termasuk di level pemerintah provinsi, agar penanganan bencana tidak lagi tersandung persoalan saling melempar tanggung jawab.
Sejumlah tokoh masyarakat juga menilai pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus restorasi lingkungan, perbaikan tata ruang, hingga penindakan pelanggaran di kawasan hutan. Mereka menekankan bahwa Sumatera Barat membutuhkan kebijakan yang tegas dan berkelanjutan untuk keluar dari siklus bencana ekologis yang semakin sering terjadi.
Sikap Rahmat Saleh di Senayan kini menjadi sorotan publik Sumatera Barat yang menunggu apakah kritik tegas terhadap menteri juga akan disampaikan kepada kepala daerah. Sementara itu, pemerintah provinsi dan pusat terus menghadapi tekanan untuk mempercepat penanganan di lapangan, termasuk pencarian korban, pemulihan infrastruktur, hingga evaluasi kebijakan lingkungan secara menyeluruh.
(C8N)
#senyuman08
