Crew8 News Padang,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera tengah menjalani evaluasi besar. Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah Sumatera disuspend sementara mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 dapur berada di wilayah Sumatera Barat.
Kebijakan tersebut diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah menemukan masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengatakan keputusan penghentian sementara itu diambil setelah dilakukan pemantauan hingga 7 Maret 2026.
Menurutnya, ratusan dapur MBG tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu syarat utama operasional dapur dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.
“Per tanggal 7 Maret 2026 masih terdapat SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Karena itu BGN mengambil langkah penangguhan sementara operasional dapur MBG di wilayah Sumatera mulai 9 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan,” kata Harjito.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta kualitas menu sebelum kembali beroperasi.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Barat.
Ketua ARUN Sumatera Barat, Mevrizal SH MH, menyatakan mendukung langkah tegas Badan Gizi Nasional dalam menegakkan aturan demi menjaga kualitas program MBG.
Menurutnya, program strategis nasional tersebut memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sehingga pelaksanaannya harus disertai tata kelola yang disiplin dan profesional.
“Kami mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional untuk tegas dalam menerapkan aturan serta memastikan kualitas menu. Apalagi belakangan ini isu kualitas makanan juga ramai diperbincangkan di ruang digital,” ujar Mevrizal.
Ia menilai semangat kebijakan MBG berpotensi menyimpang dari tujuan awal jika tidak diikuti dengan penegakan disiplin dalam tata kelola program.
Mevrizal juga menyinggung keterlibatan berbagai pihak sebagai mitra dapur MBG, seperti anggota DPRD, aparat kepolisian, TNI maupun kader partai politik.
Menurutnya, partisipasi berbagai kalangan tidak menjadi persoalan selama tetap diiringi dengan komitmen menjaga kebersihan, kualitas, serta kuantitas menu yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Kita tidak masalah jika kalangan DPRD, polisi, tentara ataupun kader partai ikut berpartisipasi menjadi mitra dapur, karena ini juga merupakan tanggung jawab moral succes nya program besar ini, Namun akan lebih bijak jika mereka juga turut menjaga dan mengkampanyekan standar kebersihan, kualitas serta kuantitas menu,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa mayoritas penerima manfaat program MBG merupakan anak-anak dan generasi muda yang menjadi calon penerus bangsa sehingga kualitas makanan yang diberikan harus benar-benar terjamin.
Selain itu, Mevrizal juga mendorong agar badan usaha seperti koperasi Merah Putih serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diberikan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam program MBG.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal dapat menciptakan sistem tata kelola yang lebih profesional serta dapat dipertanggungjawabkan secara aturan dan hukum.
“Jangan sampai rantai pasok hanya dikuasai oleh kedekatan personal antara yayasan dan mitra dapur. Pola seperti ini berpotensi menimbulkan masalah dan sulit dipertanggungjawabkan secara profesional,” ujarnya.
ARUN sendiri merupakan organisasi advokasi yang bersifat vertikal secara nasional. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Bob Hasan SH MH bersama sejumlah tokoh nasional. Saat ini Bob Hasan menjabat sebagai Ketua Umum ARUN Nasional serta Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
Mevrizal berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap operasional dapur MBG dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola program sehingga berjalan lebih transparan, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
(C8N)
#senyuman08
