Crew8 News, Padang, 24 Juni 2025 – Unjuk rasa damai yang digelar puluhan kader Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sumatera Barat di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar berakhir ricuh, Demonstrasi yang berlangsung Jumat (20/6) itu memasuki jilid keempat dan memprotes mandeknya penanganan kasus dugaan penyerobotan lahan negara seluas 650 hektare di Kabupaten Solok Selatan, yang diduga melibatkan Bupati dan kroni-kroninya.
Meski sudah berjalan lebih dari satu tahun dan puluhan saksi diperiksa, termasuk Bupati Solok Selatan itu sendiri, penyidikan Kejati Sumbar dianggap tidak transparan dan tidak menunjukkan progres signifikan, massa menuding Kejati Sumbar bermain aman dalam perkara yang melibatkan elite lokal.
Situasi yang awalnya tertib berubah tegang saat seorang pegawai Kejati berpakaian batik mendorong Ketua Umum PW SEMMI Sumbar Nopalion. Tak lama kemudian, seorang pegawai lain datang berlari dan menendang salah satu kader SEMMI.
Aksi kekerasan pun meluas, beberapa mahasiswa mengalami pemukulan, tendangan, hingga dicekik oleh oknum pegawai kejaksaan.
Korban kekerasan, Alfi Rahman, mengaku dirinya ditendang dari belakang saat mencoba melerai keributan.
“Saya sedang mencoba memisahkan teman saya yang terlibat adu argumen, tapi malah saya ditendang dari belakang hingga jatuh, lalu ditarik polisi, Sampai sekarang punggung saya masih sakit,” katanya.
Koordinator lapangan, Suherman Ramadhani, menyebut kekerasan ini sebagai upaya intimidasi.
“Sudah empat kali kami aksi damai di sini, tapi baru hari ini kami direspons dengan kekerasan, ini sinyal bahwa mafia tanah memang dilindungi. tapi kekerasan ini justru menguatkan tekad kami untuk terus bersuara,” ucapnya lantang.
Ketua PW SEMMI Sumbar, Nopalion, mengutuk keras aksi represif tersebut, Ia menilai kejadian ini mencoreng wajah penegakan hukum di Sumatera Barat.
“Kami datang dengan damai, menyuarakan keadilan atas kasus korupsi dan mafia tanah, tapi dibalas dengan tendangan dan pukulan, ini bukan institusi penegak hukum, ini institusi pelindung kekuasaan,” tegasnya.
SEMMI Sumbar pun mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera turun tangan.
“Kami meminta Kejagung RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk bersikap tegas, Evaluasi total terhadap Kejati Sumbar adalah keharusan, Jangan biarkan institusi penegak hukum di daerah menjadi alat kekuasaan yang membungkam kritik masyarakat,” tegas Nopalion.
Lebih lanjut, SEMMI menyatakan akan melaporkan kekerasan ini secara resmi dan berkoordinasi dengan SEMMI Pusat untuk membawa persoalan ini ke Kejagung dan Komisi Kejaksaan.
“Jika Kepala Kejati Sumbar tidak mampu menunjukkan integritas, kami minta beliau segera dicopot, Sumatera Barat tidak butuh simbol hukum, kami butuh pemimpin hukum yang tegas, transparan, dan tidak alergi pada suara rakyat,” tutupnya.
(Doni)
#SEMMI Sumbar #Kejati #kejagung RI #KAB SOLSEL
