Crew8 News
Jakarta,- Dorongan pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi berbasis bioetanol kembali mengemuka setelah anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, meminta ketegasan Pertamina terkait komitmen pembelian bioetanol produksi dalam negeri. Rieke menilai ketidakpastian offtake dapat menghambat hilirisasi energi dan merugikan petani maupun industri yang sudah berinvestasi.
Dalam rapat bersama BUMN energi, Rieke menyoroti pengalaman sejumlah produsen bioetanol yang tak terserap, termasuk pabrik milik Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta. Ia menyebut kondisi itu tidak boleh terulang, terutama setelah pemerintah mendorong penanaman tebu ratusan hektare sebagai bahan baku energi nabati.
“Banyak yang sudah di-prank pada periode sebelumnya. Petani diminta menanam, industri membangun pabrik, tetapi hasilnya tidak diambil. Pertamina harus tegas, mau menyerap atau tidak,” ujar Rieke.
Rieke juga menyoroti ketimpangan tarif perdagangan internasional yang membuat etanol impor dari Pakistan masuk dengan bea 0 persen, sementara ekspor Indonesia ke negara tersebut dikenai bea 50–90 persen. Kondisi itu, menurutnya, memperparah menumpuknya molase dan bioetanol di dalam negeri.
Ia meminta Pertamina menetapkan skema Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Purchase Obligation (DPO) untuk bioetanol guna menjaga kepastian pasar. Dirut Pertamina, Simon, dalam rapat tersebut menyatakan kesiapannya untuk menyerap bioetanol nasional melalui Pertamina Patraniaga.
Dari sisi pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa sektor hulu siap mendukung program energi nabati. Kementan, kata Amran, telah menyiapkan peningkatan produksi tebu, aren, dan sorgum sebagai sumber bioenergi. “Hulu siap. Petani mampu memasok. Yang diperlukan adalah kepastian hilir,” ujarnya.
Rieke menyatakan akan terus memantau implementasi kebijakan hilirisasi energi dan memastikan tidak ada lagi kebijakan yang merugikan petani maupun pelaku industri. Ia menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah setelah Presiden menjalin kerja sama pengembangan bioenergi dengan Brasil pada 23 Oktober lalu.
“Presiden sudah menyiapkan arah besar. Jangan sampai di lapangan justru tersandung karena kebijakan yang tidak sinkron. Bioetanol harus diserap, jangan sampai impor dibiarkan menggerus produksi dalam negeri,” kata Rieke.
Dengan komitmen dari DPR dan dukungan Kementerian Pertanian, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pembentukan ekosistem bioenergi nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
(C8N)
#senyuman08
