Crew8 News Jakarta – Pemerintah telah menggulirkan dana publik sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara sebagai bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat likuiditas dan memperluas akses kredit.
Langkah ini dinilai besar dan patut diapresiasi, namun arah penyaluran dana tersebut masih menimbulkan pertanyaan.
Alteredik Sabandar, Aktivis Advokasi dan Tata Kelola Pembangunan Daerah, menilai bahwa jika tujuan dana tersebut adalah mendorong sektor riil dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) serta karyawan swasta seharusnya masuk dalam radar prioritas penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“ASN dan karyawan adalah kelompok berpenghasilan tetap, memiliki profil risiko rendah, dan justru menjadi tulang punggung pelayanan publik serta konsumsi nasional, namun, dalam skema KUR, mereka nyaris tak tersentuh,” ujarnya.
Per Maret 2025, target penyaluran KUR mencapai Rp300 triliun, dengan realisasi Rp44,73 triliun atau 14,9 persen, Jumlah debitur tercatat sebanyak 788.237 orang, dengan penyaluran ke sektor produksi senilai Rp26,19 triliun atau 58 persen.
Di sisi lain, jumlah ASN di Indonesia diperkirakan mencapai 4,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, kredit yang tercatat lebih dari Rp100 triliun, sebagian besar bersifat konsumtif, hal ini menunjukkan ruang fiskal masih terbuka lebar untuk dialokasikan ke skema kredit produktif bagi ASN dan karyawan.
Menurut Sabandar, kredit yang tersedia saat ini umumnya berbunga tinggi dengan tenor panjang, sehingga menekan kondisi finansial ASN dan karyawan, banyak dari mereka terjebak cicilan konsumtif yang menggerus pendapatan bulanan, sementara tidak ada insentif fiskal untuk kredit produktif.
Ia mengusulkan skema KUR khusus ASN/karyawan dengan bunga ultra-rendah dan tenor fleksibel, terintegrasi dengan sistem payroll untuk mitigasi risiko, serta diprioritaskan untuk pembiayaan usaha mikro, pendidikan, dan perumahan.
“Kredit produktif bukan hanya untuk pelaku usaha besar, tapi juga untuk mereka yang menjaga roda pemerintahan dan ekonomi tetap berputar setiap hari,” tegasnya.
Rp200 triliun dana publik dinilai bukan sekadar angka, melainkan peluang untuk membangun keadilan fiskal yang nyata. ASN dan karyawan swasta layak menjadi bagian dari solusi, demi menciptakan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat dan memperkuat fondasi Indonesia maju, berdaya, dan mandiri.
Penulis: Alteredik Sabandar, Aktivis Advokasi dan Tata Kelola Pembangunan Daerah
(C8N)
#senyuman08
