Crew8 News
Padang ,- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Nagari dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026 di Hotel Mercure Padang. Forum tertinggi dalam struktur perusahaan daerah ini akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat sebagai pemegang saham.
Namun RUPS kali ini berlangsung dalam suasana yang tidak sepenuhnya biasa.
Sejumlah indikator kinerja keuangan Bank Nagari sepanjang tahun buku 2025 menunjukkan tekanan yang cukup signifikan. Di beberapa bulan terakhir, berbagai persoalan internal mulai mencuat ke ruang publik, mulai dari penurunan laba, meningkatnya kredit bermasalah, laporan dugaan fraud di sejumlah kantor cabang, hingga sengketa keterbukaan informasi terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Situasi ini membuat publik menaruh perhatian pada satu pertanyaan mendasar:
apakah para kepala daerah sebagai pemegang saham akan melakukan evaluasi serius terhadap kinerja manajemen, atau sekadar menyetujui laporan direksi tanpa pembahasan yang mendalam?
Berdasarkan ringkasan laporan keuangan yang di peroleh redaksi dari berbagai sumber menjelang RUPS, laba bersih Bank Nagari pada tahun buku 2025 tercatat sekitar Rp484,7 miliar, menurun dibandingkan laba tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp538 miliar.
Penurunan laba ini menjadi perhatian karena dalam beberapa tahun sebelumnya bank daerah ini menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil.
Di sisi lain, kinerja penyaluran kredit justru disebut mengalami kontraksi. Total kredit dan pembiayaan diperkirakan turun sekitar Rp285 miliar, padahal target pertumbuhan kredit sebelumnya diproyeksikan dapat mencapai sekitar Rp1,6 triliun.
Kondisi tersebut berkontribusi terhadap memburuknya kualitas kredit. Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross tercatat naik menjadi sekitar 2,40 persen, dari sekitar 1,85 persen pada tahun 2024.
Kenaikan kredit bermasalah ini berdampak langsung pada kebutuhan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yang pada akhirnya ikut menekan laba bersih perusahaan.
Bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham, situasi ini juga berimplikasi langsung pada potensi penurunan dividen yang diterima daerah.
Dari sisi neraca, total aset Bank Nagari pada tahun 2025 tercatat sekitar Rp33,48 triliun, naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp32,95 triliun.
Jika dilihat dalam tren lima tahun terakhir, pertumbuhan aset bank ini rata-rata berada di kisaran 4,59 persen per tahun. Namun pada tahun 2025, pertumbuhan aset hanya sekitar 1,61 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tren sebelumnya.
Bagi sebuah bank daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah, perlambatan ini tentu menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian serius dari para pemegang saham.
Selain tekanan pada kinerja keuangan, Bank Nagari juga dibayangi sejumlah laporan dugaan fraud internal yang disebut terjadi di beberapa kantor cabang.
Berdasarkan informasi yang beredar, potensi kerugian dari berbagai kasus tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Beberapa kantor cabang yang disebut dalam berbagai laporan antara lain:
KC Mentawai dengan estimasi sekitar Rp41,7 miliar
KC Sawahlunto sekitar Rp8,2 miliar
KCS Syariah Solok sekitar Rp20 miliar
Beberapa cabang lainnya diperkirakan sekitar Rp10 miliar
Jika diakumulasi, total potensi kerugian dari berbagai kasus tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp80 miliar.
Besarnya angka ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan internal, serta bagaimana proses penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut oleh manajemen bank.
Di tengah berbagai sorotan tersebut, Bank Nagari juga tengah menghadapi sengketa terkait keterbukaan informasi mengenai penerima dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sengketa ini muncul setelah adanya permintaan informasi mengenai daftar penerima dan distribusi dana CSR yang dikelola bank. Namun tidak seluruh data tersebut dapat diakses secara terbuka sehingga kemudian bergulir menjadi sengketa informasi.
Dalam konteks perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah daerah, transparansi pengelolaan dana CSR menjadi bagian penting dari akuntabilitas kepada publik.
Perhatian publik juga tertuju pada struktur kesejahteraan manajemen puncak.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejak April 2025 terjadi penyesuaian kenaikan gaji direksi sekitar 20 persen. Selain itu, sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan, direksi juga memperoleh porsi jasa produksi dari laba perusahaan, disertai bonus kinerja dan fasilitas operasional tertentu.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan karyawan tidak terjadi secara signifikan, bahkan beberapa komponen insentif tahunan disebut mengalami penyesuaian.
Perbedaan kondisi ini kemudian memunculkan perbandingan yang cukup tajam di kalangan internal perusahaan.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, RUPS Bank Nagari tahun ini menjadi momentum penting bagi para pemegang saham.
Sebagai pemilik saham, gubernur serta para bupati dan wali kota memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja direksi dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara sehat, transparan, dan profesional.
Forum RUPS seharusnya tidak hanya menjadi agenda formal untuk mengesahkan laporan tahunan, tetapi juga ruang evaluasi strategis terhadap kinerja manajemen.
Jika berbagai isu yang mencuat, mulai dari penurunan kinerja, peningkatan kredit bermasalah, laporan dugaan fraud, hingga sengketa keterbukaan informasi, tidak dibahas secara serius, maka wajar jika publik mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan pemegang saham dijalankan.
Pada akhirnya, Bank Nagari bukan sekadar institusi keuangan, melainkan bank milik masyarakat Sumatera Barat melalui pemerintah daerah.
Karena itu, setiap kebijakan dan setiap rupiah yang dikelola di dalamnya semestinya dipertanggungjawabkan melalui tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Dan RUPS tahun ini akan menjadi ujian penting:
apakah para pemegang saham benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, atau sekadar hadir untuk mengesahkan laporan yang sudah disiapkan sebelumnya.
(C8N)
#senyuman08
