Crew8 News
Kabupaten Solok,- Satu tahun pemerintahan Bupati Solok Jon Firman Pandu bersama wakilnya Candra mulai menuai sorotan publik. Alih-alih menunjukkan akselerasi pembangunan, sejumlah kalangan justru mempertanyakan keberadaan dan kontribusi tim transisi atau tim percepatan pembangunan yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam kemenangan pasangan tersebut.
Hingga kini, peran tim tersebut dinilai belum terlihat jelas dalam mendorong arah pembangunan daerah. Tidak ada indikator konkret yang bisa diakses publik terkait kontribusi tim dalam mempercepat realisasi program strategis pemerintah daerah. Saat dikonfirmasi, Ketua Tim Pemenangan JFP–Candra, H. Zambroni, belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. (29/3)
Dalam struktur pemerintahan daerah, tim percepatan pembangunan sejatinya memiliki peran strategis sebagai penghubung antara visi politik kepala daerah dengan kerja birokrasi. Di bawah kepemimpinan Jon Firman Pandu, tim ini seharusnya bertugas menerjemahkan janji kampanye ke dalam program konkret, mengakselerasi pelaksanaan program strategis, serta memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, tim percepatan juga berfungsi mengoordinasikan kerja lintas OPD agar tidak berjalan sektoral, melakukan monitoring dan evaluasi capaian program, sekaligus memecah berbagai hambatan birokrasi yang kerap memperlambat implementasi di lapangan. Peran lain yang tak kalah penting adalah menjembatani komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan terukur terkait progres pembangunan, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional di bawah Prabowo Subianto yang menuntut ritme kerja cepat dan berorientasi hasil. Tanpa fungsi-fungsi tersebut berjalan optimal, tim percepatan berisiko kehilangan relevansi dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap arah pembangunan daerah.
Sorotan ini semakin menguat seiring belum tampaknya progres sejumlah program unggulan. Salah satunya adalah program pengembangan 2.000 hektare perkebunan kopi yang sejak awal digadang sebagai pengungkit ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, belum ada rilis resmi dari Pemerintah Kabupaten Solok terkait perkembangan program tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Minimnya informasi publik dinilai menjadi persoalan tersendiri. Di tengah tuntutan transparansi, pemerintah daerah diharapkan mampu menyampaikan capaian program secara terbuka dan terukur. Hal ini menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana realisasi janji politik yang telah disampaikan.
Di sisi lain, arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif. Pemerintah pusat mendorong percepatan realisasi program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Kondisi ini menuntut daerah untuk tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menghadirkan kinerja yang substantif.
Namun, sejumlah kalangan menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Solok masih cenderung administratif. Program-program yang dijalankan belum sepenuhnya menunjukkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Hal ini memunculkan persepsi bahwa ritme kerja pemerintah daerah belum sejalan dengan percepatan yang diharapkan.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada sektor pertambangan rakyat. Keberadaan koperasi tambang rakyat hingga kini dinilai masih belum jelas arah dan perkembangannya. Di tengah maraknya aktivitas PETI yang berlangsung selama ini, pertumbuhan koperasi pertambangan rakyat justru belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara upaya formalisasi melalui koperasi dengan realitas di lapangan. Aktivitas pertambangan ilegal, sementara koperasi yang diharapkan menjadi solusi legal dan terstruktur belum mampu berkembang secara optimal. Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi menuju sistem pertambangan yang legal dan berkelanjutan.
Dengan berbagai kondisi tersebut, publik kini menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya dalam memperjelas peran tim percepatan pembangunan serta memastikan program-program strategis berjalan sesuai harapan. Transparansi, koordinasi, dan percepatan implementasi dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang di tengah masyarakat.
(C8N)
#senyuman08
