Oleh: Iwan Syukri Tanjung / ARUN Sumbar.
Kelapa sawit bukan sekadar komoditas. Ia adalah narasi panjang tentang bagaimana Indonesia mengelola warisan kolonial, membangun kekuatan ekonomi, dan kini mempertaruhkan masa depan kedaulatan energinya di tengah tekanan global.
Sejarah mencatat, sawit pertama kali masuk ke Indonesia pada 1848 melalui pemerintah kolonial Belanda dan ditanam di Kebun Raya Bogor.
Pada awal abad ke-20, tanaman ini mulai dikembangkan secara komersial di Sumatra Timur. Namun pada fase ini, sawit masih menjadi bagian dari sistem ekonomi kolonial yang berorientasi ekspor dan belum memberi dampak luas bagi kesejahteraan rakyat (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022; Pahan, 2008).
Transformasi besar baru terjadi pada era pemerintahan Soeharto. Sejak 1967, pemerintah Orde Baru menjadikan sawit sebagai komoditas strategis nasional. Melalui kebijakan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), program transmigrasi, serta pembukaan investasi asing, sawit berkembang pesat menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia.
Data menunjukkan bahwa luas perkebunan sawit Indonesia meningkat dari sekitar 100 ribu hektare pada akhir 1960-an menjadi lebih dari 3 juta hektare pada akhir 1990-an (World Bank, 1993; Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022). Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah luar Jawa.
Apa yang ditanam di masa kolonial, dibesarkan secara sistematis di era Soeharto.
Namun, memasuki abad ke-21, sawit menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Isu deforestasi, emisi karbon, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadikan sawit sebagai sorotan dunia internasional. Laporan dari World Wildlife Fund dan Greenpeace kerap menyoroti dampak lingkungan dari ekspansi sawit, khususnya terkait pembukaan lahan.
Di sisi lain, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa sawit memiliki produktivitas minyak nabati yang jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas lain seperti kedelai atau bunga matahari, sehingga secara efisiensi lahan justru lebih unggul (FAO, 2021; Oil World, 2020). Fakta ini seringkali terabaikan dalam narasi global yang cenderung menyederhanakan persoalan.
Dalam konteks domestik, sawit juga terbukti menjadi penggerak ekonomi rakyat. Lebih dari 16 juta tenaga kerja bergantung pada sektor ini, baik secara langsung maupun tidak langsung (BPS, 2023). Artinya, sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi juga soal keberlangsungan hidup jutaan keluarga Indonesia.
Di tengah dinamika tersebut, arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan penegasan baru, sawit sebagai pilar kedaulatan energi. Pemerintah mendorong pengembangan biodiesel melalui program mandatori seperti B30 hingga B35, bahkan menuju B50.
Kementerian ESDM mencatat bahwa implementasi biodiesel mampu menghemat devisa negara hingga miliaran dolar setiap tahun dari pengurangan impor solar (Kementerian ESDM, 2024).
Ini bukan sekadar kebijakan energi, tetapi strategi geopolitik untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil global.
Di sinilah posisi sawit menjadi sangat strategis. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas ekspor, tetapi sebagai instrumen kedaulatan nasional. Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo Subianto bukanlah meninggalkan sawit karena tekanan global, melainkan memperkuatnya dengan tata kelola yang lebih berkelanjutan.
Tantangan ke depan jelas, bagaimana menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan praktik sawit yang lebih ramah lingkungan.
Namun lebih dari itu, Indonesia juga perlu membangun narasi tandingan di tingkat global, bahwa sawit bukan musuh lingkungan, melainkan bagian dari solusi energi terbarukan jika dikelola secara bertanggung jawab.
Sejarah telah menunjukkan tiga fase penting.
kolonialisme sebagai fase introduksi,
Orde Baru sebagai fase ekspansi,
dan hari ini sebagai fase konsolidasi serta transformasi.
Era Prabowo Subianto adalah momentum untuk memastikan bahwa sawit benar-benar menjadi kekuatan nasional, bukan hanya untuk pasar global, tetapi untuk kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat.
Jika berhasil, maka sawit tidak hanya akan dikenang sebagai komoditas unggulan, tetapi sebagai simbol bahwa Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya secara berdaulat, adil, dan berkelanjutan.
Referensi
Direktorat Jenderal Perkebunan. (2022). Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Industri Kelapa Sawit Indonesia
World Bank. (1993). Indonesia: Strategy for Smallholder Tree Crops Development
FAO. (2021). Oil Crops and Oilseed Products Report
Oil World. (2020). Global Oilseed Production Analysis
Kementerian ESDM RI. (2024). Laporan Program Biodiesel Nasional
Pahan, I. (2008). Panduan Lengkap Kelapa Sawit
World Wildlife Fund Reports on Palm Oil Sustainability
Greenpeace Campaign Publications on Palm Oil
(C8N)
#senyuman08
