Crew8 News
Solok,- Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Kabupaten Solok, Padri Irwandi, menyoroti sikap pasif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok terhadap berbagai persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ia menilai lembaga legislatif itu kehilangan keberanian politik dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah.
Dalam beberapa bulan terakhir, publik Kabupaten Solok dihadapkan pada sejumlah persoalan penting, mulai dari polemik harga dan distribusi pupuk bersubsidi, meritokrasi kepegawaian yang dinilai sarat kepentingan politik, hingga penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh aparat penegak hukum. Namun, DPRD justru tidak menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap persoalan-persoalan tersebut.
“Lembaga legislatif seharusnya menjadi corong rakyat. Tapi ketika persoalan besar yang menyentuh kepentingan masyarakat muncul, mereka justru diam,” ujar Padri Irwandi, Senin (10/11).
Menurut Padri, diamnya DPRD memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ia juga menyoroti hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Solok. Kondisi itu dianggap sebagai bentuk kegagalan kolektif DPRD dalam menegakkan akuntabilitas publik.
“Kami melihat DPRD seolah kehilangan taring politiknya. Padahal mereka dipilih rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau semua fungsi itu lumpuh, untuk apa mereka ada di sana?” tegasnya.
Selain itu, Padri juga menyinggung persoalan di sektor pendidikan yang masih diwarnai praktik pungutan liar (pungli) berkedok komite sekolah. Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai hal tersebut seolah dibiarkan tanpa ada sikap tegas dari DPRD.
“Banyak orang tua siswa yang mengeluh, tapi tidak ada langkah politik yang jelas dari lembaga wakil rakyat. Ini menunjukkan DPRD tidak peka terhadap penderitaan masyarakat kecil,” ujar Padri.
Ketua Umum SEMMI Kabupaten Solok itu mendesak pimpinan DPRD agar segera memberikan keterangan resmi kepada publik dan menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi rakyat. Ia menegaskan, lembaga legislatif harus berani bersuara dalam situasi genting, bukan sekadar hadir dalam pembahasan anggaran.
“Jangan hanya aktif ketika bicara anggaran. DPRD harus berani tampil membela rakyat, bukan bersembunyi di balik meja sidang. Kalau terus begini, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga wakil rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Solok terkait kritik publik dan pernyataan Ketua Umum SEMMI tersebut.
(C8N)
#senyuman08
