Crew8 News
Pesisir Selatan – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan pernyataan keras terkait memburuknya kondisi dunia pendidikan di daerah tersebut. Sejumlah insiden yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari kasus kekerasan seksual, siswi melahirkan di ruang kelas, pengeroyokan antarsiswa yang viral, praktik bullying, hingga keterlibatan oknum guru dalam konten tak pantas, dinilai sebagai bukti kegagalan sistemik dan lemahnya pengawasan institusi pendidikan.
Ketua Umum SEMMI Pesisir Selatan, Palma Frandiski, menegaskan bahwa fenomena ini tidak lagi dapat dilihat sebagai peristiwa tunggal. Ia menyebut runtuhnya manajemen sekolah, lemahnya pembinaan moral siswa maupun tenaga pendidik, serta minimnya tindakan tegas dari pihak Dinas Pendidikan sebagai akar persoalan utama.
“Ini bukan insiden terpisah, tetapi tanda bahwa sistem pendidikan kita sedang rapuh. Dinas Pendidikan Pesisir Selatan lalai menjalankan fungsi pengawasan. Jika dibiarkan, generasi kita akan tumbuh dalam pendidikan yang kehilangan arah,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Sekretaris Jenderal SEMMI Pesisir Selatan, Jelli Sahri Rahma Daniati. Ia menyoroti merosotnya akhlak sebagian guru yang menurutnya telah mengikis wibawa lembaga pendidikan.
“Ketika guru tidak lagi menjadi teladan, siswa kehilangan pegangan. Pengawasan etika oleh Dinas Pendidikan terlalu longgar, dan pelanggaran sering dibiarkan tanpa sanksi jelas. Kode etik harus ditegakkan, dan pembinaan akhlak guru tidak boleh ditawar lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Bendahara Umum SEMMI Pesisir Selatan, Satria Perdana, menyatakan bahwa kondisi saat ini merupakan “laporan merah” bagi dunia pendidikan.
“Ini bukan sekadar peringatan, tetapi indikator krisis moral dan tata kelola. Jika tidak ada perbaikan signifikan, persoalan ini akan semakin merusak kualitas pendidikan di Pesisir Selatan,” katanya.
SEMMI Pesisir Selatan kemudian menyampaikan ultimatum kepada Dinas Pendidikan. Organisasi mahasiswa itu akan memantau langsung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. Jika dalam waktu dekat tidak terlihat kemajuan, mereka mengancam akan:
Menggerakkan konsolidasi besar-besaran bersama mahasiswa dan pemuda.
Menggiring isu ini ke publik dan media hingga tidak dapat lagi diabaikan.
Mendesak evaluasi jabatan bagi pihak-pihak yang dianggap lalai menjalankan tugas.
Selain menyoroti kasus kekerasan dan moralitas tenaga pendidik, SEMMI juga menegaskan sikap terkait praktik pungutan liar berkedok sumbangan komite di sejumlah sekolah. Mereka meminta seluruh sekolah dan komite sekolah mematuhi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, terutama ketentuan bahwa:
Komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali.
Komite sekolah hanya dapat melakukan penggalangan dana berbentuk sumbangan sukarela, bukan kewajiban yang mengikat.
Sekolah wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya pendidikan serta memastikan tidak ada tekanan atau paksaan kepada orang tua.
“Kami meminta Dinas Pendidikan menertibkan praktik pungli terselubung berkedok komite di seluruh sekolah di Pesisir Selatan. Aturan sudah jelas, tinggal ditegakkan,” tegas Palma.
SEMMI Pesisir Selatan menutup pernyataan dengan penegasan bahwa masa depan pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kelalaian, pembiaran, maupun kompromi moral.
“Ini ultimatum, bukan himbauan. SEMMI Pesisir Selatan tidak akan mundur,” pungkasnya.
(C8N)
#senyuman08
