Crew8 News
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Desember 2025, untuk mengevaluasi penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sidang tersebut menegaskan soliditas Kabinet Merah Putih dalam merespons bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus menetapkan target pemulihan normalitas dalam waktu 2–3 bulan ke depan.
Dalam sidang itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat proses pemulihan melalui pengerahan sumber daya lintas kementerian/lembaga serta dukungan pendanaan yang memadai. Presiden juga menegaskan penindakan dan pengambilan keputusan akan dilakukan secara tegas dan terukur, seraya mengakui bahwa pemulihan pascabencana tidak dapat berlangsung secara instan.
Bencana banjir bandang dan longsor melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025. Dampaknya meluas, menyebabkan kerusakan infrastruktur, permukiman warga, serta menimbulkan korban jiwa dan pengungsian dalam jumlah signifikan. Presiden Prabowo sebelumnya telah meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak pada 1 Desember 2025 sebagai bentuk perhatian dan prioritas pemerintah pusat terhadap penanganan bencana tersebut.
Pada fase tanggap darurat, pemerintah mengerahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, TNI, dan Polri menjadi aktor utama dalam operasi lapangan. Pemerintah mengirimkan bantuan pangan dalam jumlah besar, mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI-Polri, serta menurunkan sekitar 1.000 unit alat berat untuk evakuasi korban dan pembukaan akses wilayah terdampak.
Dari sisi pendanaan, pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk pemulihan pascabencana. Dana efisiensi APBN 2025 dimanfaatkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB mencatat estimasi kebutuhan pemulihan mencapai Rp51,81 triliun. Selain itu, Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi khusus hingga Rp60 triliun pada 2026 melalui BNPB. Pemerintah juga menyalurkan bantuan cepat, termasuk dukungan fiskal sebesar Rp268 miliar dari Kementerian Dalam Negeri.
Program rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada pemulihan perumahan dan infrastruktur vital. Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat pelaksanaan program. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) mengidentifikasi 21 lokasi relokasi korban, terdiri dari delapan lokasi di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan lima di Sumatera Barat. Pembangunan 2.000 rumah relokasi ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat dengan memanfaatkan lahan negara, termasuk aset PTPN dan kawasan konsesi hutan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah menyiapkan program pemulihan sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat terdampak kembali beraktivitas. Meski demikian, Presiden menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan lintas sektor serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta dan organisasi masyarakat sipil, dalam pemulihan jangka menengah dan panjang.
Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga menyoroti tantangan ke depan, seperti penyediaan lahan relokasi, penguatan regulasi, dan mitigasi bencana di tengah ancaman perubahan iklim. Pemerintah menyatakan akan menjadikan pengalaman penanganan bencana Sumatera 2025 sebagai pelajaran untuk hookup penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan nasional.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta memastikan masyarakat korban bencana memperoleh perlindungan dan kepastian pemulihan secara berkelanjutan.
(C8N)
#senyuman08
