Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia: Jalan Langgai dan Hak Dasar yang Belum Tuntas

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia
Prabowo Subianto
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami menyampaikan suara dari pinggiran negeri, dari sebuah wilayah yang hingga hari ini masih berjuang untuk mendapatkan hak dasar sebagai warga negara: akses jalan yang layak.

Nagari Langgai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah potret nyata dari ketimpangan pembangunan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Sudah lebih dari satu dekade, sejak perencanaan pada tahun 2012, pembangunan jalan di kawasan ini masuk dalam skema anggaran pemerintah daerah, khususnya melalui APBD Provinsi Sumatera Barat. Namun hingga kini, realisasi di lapangan belum menunjukkan perubahan berarti. Jalan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat tetap dalam kondisi rusak, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat kemarau. Akses kendaraan terbatas, distribusi ekonomi terhambat, dan mobilitas warga terisolasi.

Kondisi ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut keadilan dan pemerataan pembangunan. Di saat daerah lain melaju dengan konektivitas yang memadai, masyarakat Langgai masih berkutat dengan keterbatasan yang seharusnya sudah lama diselesaikan.

Kami memahami bahwa secara kewenangan, ruas jalan tersebut berada dalam tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, kami memandang bahwa persoalan ini tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi dan keberpihakan nyata dari seluruh level pemerintahan.

Kepada Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, kami mendorong agar tidak berhenti pada pernyataan prioritas semata, melainkan menghadirkan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan dalam memperjuangkan pembangunan ruas Jalan Langgai sebagai kebutuhan mendesak masyarakat.

Kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kami mengingatkan kembali komitmen yang pernah dibangun saat turun langsung ke Nagari Langgai pada periode sebelumnya. Kehadiran tersebut tentu bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk pengakuan atas kondisi riil masyarakat yang membutuhkan solusi nyata. Kini, masyarakat menantikan kelanjutan dari komitmen tersebut dalam bentuk realisasi pembangunan.

Lebih dari itu, kami memohon perhatian serius dari Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan fondasi utama bagi akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga konektivitas digital. Ketika jalan tidak tersedia dengan layak, maka pada saat yang sama negara belum sepenuhnya hadir.

Penegasan ini kami sampaikan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto karena kami meyakini bahwa pemerintah pusat memandang kami sebagai bagian utuh dari rakyat Indonesia yang berhak atas keadilan pembangunan.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tentu memikul tanggung jawab untuk memastikan janji dan komitmen yang pernah disampaikan benar-benar terwujud bagi masyarakat.

Demikian pula Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di bawah kepemimpinan Hendrajoni, yang memandang masyarakat Pesisir Selatan sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam konteks ini, Nagari Langgai bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari masyarakat yang harus mendapatkan hak yang sama atas pembangunan.

Oleh karena itu, penyampaian ini bukan semata bentuk keluhan, melainkan pengingat akan tanggung jawab berjenjang yang melekat pada setiap level pemerintahan untuk menghadirkan negara secara nyata hingga ke pelosok negeri.

Kami percaya, di bawah visi pemerataan pembangunan dan penguatan daerah, persoalan seperti yang terjadi di Nagari Langgai dapat menjadi perhatian prioritas. Intervensi pusat, baik melalui skema program strategis, instruksi percepatan pembangunan jalan daerah, maupun dukungan anggaran, menjadi sangat penting untuk memutus rantai ketertinggalan ini.

Hari ini, masyarakat tidak lagi meminta janji. Mereka hanya menuntut hak yang seharusnya sudah lama mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia.

Akhir kata, kami berharap surat terbuka ini menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka pembangunan nasional, masih ada suara-suara dari daerah yang menunggu untuk didengar dan diperjuangkan.

Hormat kami,
Rahul.S.sos. M.sos
Pemuda Nagari Langgai

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini