Crew8 News
Jakarta ,- Hingga Minggu pagi (7/12), Pemerintah Pusat belum menetapkan banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Padahal jumlah korban meninggal terus bertambah dan kerusakan infrastruktur meluas di tiga provinsi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto merespons desakan publik dan DPR dengan memerintahkan mobilisasi penuh seluruh kekuatan nasional dalam fase tanggap darurat. Instruksi itu mencakup pengerahan TNI–Polri, operasi udara untuk evakuasi dan distribusi logistik, serta penambahan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB tanpa batasan administratif. “Penanganan tidak harus menunggu status bencana nasional,” ujar Menko PMK Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah menilai operasi di lapangan sudah bertaraf nasional meski status masih darurat provinsi.
Di sisi lain, suara dari parlemen semakin gencar. Komisi VIII DPR melalui ketuanya, Marwan Dasopang, menyatakan skala bencana telah “melampaui kemampuan daerah” sebagaimana diatur dalam UU No. 24/2007. Desakan yang sama disuarakan Ahmad Doli Kurnia, Dede Yusuf, Irine Yusiana Roba Putri, Dini Rahmania, dan M. Nasir Djamil, yang menilai penetapan status nasional penting untuk percepatan pemulihan, kepastian anggaran, serta struktur komando tunggal. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Presiden memiliki “perhitungan matang” dalam menentukan waktu dan kebutuhan penetapan status.
Data terbaru BNPB per 7 Desember mencatat 914 korban meninggal, terdiri dari 359 di Aceh, 329 di Sumut, dan 226 di Sumbar. Sebanyak 389 orang masih hilang, 4.200 luka-luka, dan lebih dari 3,2 juta jiwa terdampak. Kerusakan turut meliputi sekitar 1.000 fasilitas umum, 344 rumah ibadah, dan ribuan rumah rusak berat. BNPB juga menyebut lebih dari puluhan kecamatan masih terisolasi akibat jembatan terputus dan longsor beruntun.
Di Aceh, wilayah terdampak paling parah, akses ke sejumlah desa hanya bisa ditembus helikopter. Jalur nasional Takengon–Bireuen belum pulih, dan operasi food drop diperpanjang akibat cadangan pangan lokal habis. Di Sumatera Utara, tujuh ruas jalan nasional rusak, jaringan listrik terputus hingga 72 jam, dan puluhan ribu warga diungsikan di 87 titik. Adapun Sumatera Barat menghadapi kerusakan berat pada ribuan rumah serta lebih dari 18.000 hektare sawah yang terdampak banjir dan longsor, terutama di Padang, Solok, Agam, dan kawasan pesisir.
Presiden Prabowo telah meninjau langsung lokasi terdampak di Sumbar pada 1 Desember dan memerintahkan percepatan evakuasi menggunakan jalur udara. Pemerintah daerah di tiga provinsi kini menerapkan sistem cluster SAR untuk mempercepat pencarian korban di wilayah yang aksesnya masih terbatas.
Meski berbagai pihak terus meminta status bencana nasional, pemerintah pusat menilai mekanisme tanggap darurat saat ini sudah efektif tanpa perubahan status. Namun DPR menilai sebaliknya: skala kerusakan dan jumlah korban menuntut penanganan terintegrasi dari pusat agar pemulihan jangka panjang berjalan cepat dan tidak membebani fiskal daerah.
Situasi di lapangan menunjukkan tantangan masih besar. Cuaca ekstrem diperkirakan berlanjut hingga pekan depan, sementara proses evakuasi, penyaluran logistik, dan pembukaan akses jalan masih berlangsung di berbagai titik. Pemerintah menyatakan semua sumber daya nasional tetap disiagakan penuh, sembari mengevaluasi kebutuhan penetapan status bencana nasional jika kondisi memburuk.
(C8N)
#senyuman08
