Oleh: Syaiful Rajo Bungsu
Crew8 News -“Alam takambang jadi guru,” petuah Minangkabau yang mengajarkan bahwa semua yang terjadi di alam semesta bisa menjadi pelajaran dan pedoman hidup. Dalam konteks pemerintahan daerah, petuah ini mengajak kita merenung, sudahkah pemimpin kita menunjukkan teladan dalam kebersamaan dan keselarasan?
Belum genap seratus hari pasca pelantikan kepala daerah, sejumlah fenomena mulai menarik perhatian masyarakat. Wakil bupati tampak lebih menonjol dalam berbagai aktivitas pemerintahan, baik dalam spanduk, media sosial, maupun kegiatan resmi. Sebaliknya, bupati seolah menghilang dari ruang publik. Bahkan, dalam beberapa materi publikasi resmi daerah, hanya wajah wakil bupati yang muncul. Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan publik, ada apa di balik diamnya bupati dan aktifnya wakil?
Jika dilihat sepintas, mungkin ini hanya perbedaan gaya kepemimpinan. Namun, sejarah pemerintahan daerah di berbagai tempat menunjukkan bahwa banyak pasangan kepala daerah mulai mengalami ketegangan justru setelah beberapa bulan menjabat. Kadang hanya enam bulan, hubungan yang semula harmonis mulai retak karena perbedaan visi, ego politik, atau pengaruh pihak ketiga.
Pada kasus ini, ada pula realitas politik yang tidak bisa diabaikan. Wakil bupati berasal dari partai yang berbeda dengan bupati. Di sisi lain, sejumlah ASN dan penjabat diketahui lebih banyak mendukung pasangan yang kalah dalam Pilkada. Ini menjadi catatan tersendiri, apakah ada tarik menarik kekuasaan di balik layar? Apakah birokrasi kita benar-benar netral?
Lantas, siapakah yang paling diuntungkan dari kondisi ini?
Jika dicermati, setidaknya ada dua pihak yang bisa mengambil manfaat dari disharmoni pimpinan daerah ini, pertama, segelintir ASN atau penjabat yang dahulu berada di pihak yang kalah dalam Pilkada, namun kini merasa punya peluang “mendekat” ke figur yang lebih dominan tampil. Dalam situasi yang tidak solid, mereka bisa memainkan peran ganda demi posisi, jabatan, atau pengaruh. Kedua, pihak luar pemerintahan yang bisa berasal dari elite politik, tokoh parpol, bahkan kelompok tertentu yang memang berkepentingan agar pemimpin daerah tidak utuh, karena situasi ini memudahkan mereka “masuk” dan mempengaruhi arah kebijakan demi kepentingan politik ke depan.
Ketika harmoni rusak, yang masuk adalah pengaruh. Ketika kebersamaan goyah, yang tumbuh adalah permainan. Dan dalam semua ini, masyarakatlah yang paling dirugikan.
Dalam situasi seperti ini, ASN dan pejabat harus mengingat bahwa mereka bukan alat kekuasaan politik, melainkan pelayan masyarakat. Loyalitas bukan pada individu atau partai, tetapi pada sistem pemerintahan dan kepentingan rakyat. Ketika ASN ikut dalam kubu-kubuan politik, maka pelayanan publik menjadi korban.
Pepatah Minangkabau mengajarkan kita, “Kok kancang, jan mandahului; kok tajam, jan malukoi; kok santiang, jan mangurui.” Artinya, dalam memimpin, kita harus tahu diri, tahu waktu, dan tahu peran. Seorang pemimpin sejati tidak berambisi untuk mendahului atau menonjolkan diri, tetapi merangkul dan menjaga keseimbangan.
Wakil bupati yang aktif tentu patut diapresiasi jika kegiatan tersebut membawa manfaat untuk masyarakat. Namun, keaktifan ini harus diselaraskan dengan sinergi bersama bupati agar roda pemerintahan tidak timpang sebelah. Sementara itu, bupati juga harus hadir dan menunjukkan kepemimpinan yang utuh, karena masyarakat memilih dua sosok, bukan satu.
Penutup
Pemerintahan yang kuat lahir dari kekompakan antara bupati dan wakil bupati, dari netralitas birokrasi, serta dari kepercayaan masyarakat. Jangan biarkan ego, perbedaan politik, atau aktor eksternal merusak kepercayaan yang telah dibangun. Mari kita ingat kembali pesan adat yang luhur: “Alam takambang jadi guru.” Kepemimpinan adalah proses belajar terus-menerus, bukan ajang saling menonjolkan diri.
Semoga mereka yang diberi amanah mampu menjaga kebersamaan, dari awal hingga akhir masa jabatan. Karena hanya dengan itu, kita bisa berharap pada masa depan pemerintahan yang kokoh dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat.(IST)
