Crew8 News Tanah Datar – Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Wali Nagari Rao-Rao, Ade Raunas, makin tak terbendung, ratusan warga dari berbagai unsur, pemuda, niniak mamak, bundo kanduang hingga cadiak pandai, bersatu menyatakan mosi tidak percaya.
Mosi ini bukan sekadar ungkapan kecewa di warung kopi, melainkan dituangkan dalam surat resmi lengkap dengan daftar tanda tangan warga, lembar demi lembar tanda tangan seakan menjadi “akta perceraian” antara wali nagari dengan rakyatnya.
Sumber gejolak ini bermula dari ingkarnya perjanjian yang ditandatangani wali nagari sendiri, perjanjian yang kala itu disaksikan Camat dan BPRN, yang mestinya menjadi komitmen suci di hadapan masyarakat, kini dianggap tak lebih dari secarik kertas tanpa makna.
“Wali nagari sudah jelas mengingkari janji, kalau pemimpin tidak lagi bisa dipegang kata-katanya, untuk apa dipertahankan? Masyarakat sudah muak,” ujar seorang tokoh masyarakat yang ikut menandatangani mosi tersebut.
Ironinya, pemimpin yang mestinya jadi teladan soal amanah, justru tergelincir di titik paling sederhana, kata dan janji.
Deretan tanda tangan warga kini menjadi bukti sahih, kepercayaan publik sudah runtuh, dari pemuda yang masih berapi-api, hingga niniak mamak yang biasanya sabar dan menimbang panjang, semua bulat bersuara sama, Rao-Rao tak lagi mau dipimpin oleh wali yang ingkar janji.
Suasana nagari pun kian tegang. Warga solid berkumpul, bukan untuk pesta, melainkan merumuskan jalan keluar dari kebuntuan kepemimpinan. Tak ada lagi ruang kompromi, marwah nagari dianggap sudah ternodai.
Masyarakat kini menatap Bupati Tanah Datar, bagi warga, mosi tidak percaya ini bukan sekadar riak kecil, melainkan gelombang yang menuntut jawaban cepat dan tegas.
“Ini bukan sekadar suara segelintir orang, Ini suara nagari. Kami percaya pemerintah kabupaten akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan cara yang terbaik,” tegas perwakilan warga.
Sebuah ujian bagi Pemkab: apakah akan berpihak pada suara rakyat, atau membiarkan bara kecil berubah jadi kobaran api yang lebih besar?
Awak media mencoba menghubungi Wali Nagari Rao-Rao, Ade Raunas, pada Kamis (28/8/2025), baik lewat panggilan telepon maupun pesan WhatsApp, namun, hingga berita ini diturunkan, tak ada jawaban, sunyi, Seolah ikut mengamini bahwa komunikasi antara wali dan rakyatnya memang sudah putus total.
Masyarakat Rao-Rao kini menunggu langkah berikutnya, apakah tuntutan lengser ini jadi momentum perubahan, atau justru membuka babak konflik yang lebih luas?
Yang jelas, kepercayaan publik sudah terkubur, lengsernya wali nagari bukan lagi sekadar tuntutan politik, tapi kebutuhan mendesak agar marwah nagari bisa diselamatkan.
Rakyat sudah bersuara lantang: Rao-Rao butuh pemimpin, bukan sekadar pejabat berstempel.
(Nano Bojes)
KabTanahDatar
#Senyuman08
