Crew8 News
JAKARTA – Pemerintah memastikan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk mendukung operasional Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaan disebut sepenuhnya dilakukan melalui pembiayaan perbankan agar tidak menambah beban fiskal negara.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pengadaan kendaraan operasional tersebut dibiayai lewat pinjaman bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Cicilan pembayarannya akan dialokasikan dari dana desa yang telah tersedia dalam perencanaan anggaran, sehingga tidak membutuhkan pos belanja baru dari pemerintah pusat.
“Pengadaan ini tidak menggunakan dana APBN, melainkan melalui pembiayaan perbankan. Cicilannya dialokasikan dari dana desa yang sudah ada,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi.
Program pengadaan kendaraan ini dirancang untuk memperkuat mobilitas koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pikap tersebut akan dimanfaatkan sebagai sarana distribusi hasil pertanian, logistik sembako, pengangkutan produk UMKM, hingga mendukung aktivitas ekonomi produktif masyarakat desa.
Pemerintah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana proses pengadaan. Perusahaan tersebut bertanggung jawab mulai dari pengadaan unit, pengiriman, hingga distribusi ke daerah. Penyaluran kendaraan dijadwalkan berlangsung bertahap dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Distribusi bertahap dipilih untuk memastikan kesiapan administrasi, kelembagaan koperasi, serta infrastruktur pendukung di setiap wilayah. Pemerintah juga menilai pendekatan ini dapat meminimalkan risiko teknis sekaligus memastikan kendaraan langsung termanfaatkan secara optimal oleh koperasi penerima.
Secara ekonomi, kebijakan ini diproyeksikan memperkuat rantai pasok di tingkat desa. Dengan tersedianya sarana transportasi, koperasi diharapkan mampu memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Langkah ini dinilai sejalan dengan strategi penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Meski demikian, rencana impor dalam jumlah besar turut memunculkan perhatian sejumlah kalangan, terutama terkait dampaknya terhadap industri otomotif dalam negeri. Pemerintah menyatakan keputusan impor telah mempertimbangkan kebutuhan program, efisiensi biaya, dan ketersediaan pasokan kendaraan dalam waktu singkat.
Kementerian Keuangan menekankan bahwa kolaborasi fiskal dan sektor perbankan menjadi solusi agar program tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Dengan skema pembiayaan di luar APBN, pemerintah optimistis penguatan koperasi desa dapat dilakukan tanpa meningkatkan tekanan belanja negara.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, kehadiran 105 ribu mobil pikap tersebut diharapkan menjadi pengungkit baru aktivitas ekonomi desa sekaligus memperkuat peran KDKMP sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat hingga pelosok daerah.
(C8N)
#senyuman08
