Saudara Tiyo,
Saya menulis surat ini bukan untuk membantah kritikmu, apalagi membungkam suara mahasiswa. Justru sebaliknya, saya menghargai keberanian dan ketegasan sikapmu. Tradisi kritis mahasiswa adalah denyut nadi demokrasi. Sejarah mencatat, setiap kali kekuasaan menjauh dari akal sehat, kampuslah yang pertama berdiri mengingatkan.
Kritikmu terhadap program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tajam, relevan, dan membangunkan publik. Banyak yang setuju, dan itu wajar. Mahasiswa memang memiliki legitimasi moral untuk bersuara.
Namun izinkan saya mengajakmu melihat persoalan ini dengan dua arah pandang, bukan satu sisi saja. Karena semangat yang terlalu berapi-api kadang membuat kita luput membaca konteks secara utuh. Jangan sampai kita menampar air di dulang, yang percikannya justru mengenai wajah almamater sendiri.
Semua orang sepakat, mahasiswa adalah kontrol sosial. Tapi kontrol sosial yang matang tidak hanya bersandar pada kritik, melainkan juga pada tanggung jawab intelektual. Ketika kritik kehilangan ketenangan dan kedalaman analisis, yang dipertaruhkan bukan hanya pemerintah, melainkan juga kredibilitas dunia akademik itu sendiri.
Mari kita bicara dua hal saja: MBG dan KDMP.
Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto memberi kepercayaan besar kepada kalangan terdidik dengan SPPI nya untuk terlibat dalam manajemen distribusi, pengawasan gizi, hingga tata kelola lapangan.
Di sisi lain, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga mempercayakan kepemimpinan kepada sarjana dan alumni perguruan tinggi. Bahkan sektor pertahanan membuka rekrutmen bagi sarjana pertanian, kesehatan, dan disiplin teknis lain.
Artinya jelas: negara sedang bertaruh pada kapasitas intelektual kampus.
Negara sedang memberi mandat pada kaum terdidik, dengan anggaran nya.
Pertanyaannya sederhana: kalau program-program ini gagal, siapa yang paling dulu dipertanyakan publik?
Bukan hanya presiden.
Bukan hanya menteri.
Tapi kampus.
Rektor.
Dosen.
Dan alumninya.
Publik bisa saja berkata: mahasiswa paling keras mengkritik, tapi ketika diberi tanggung jawab, tidak mampu mengelola.
Bukankah itu tamparan yang lebih keras bagi perguruan tinggi?
Karena universitas sejatinya bukan pabrik orator. Ia adalah kawah candradimuka kepemimpinan. Tempat lahirnya problem solver, bukan sekadar komentator. Kampus seharusnya menghasilkan pelaksana perubahan, bukan hanya pengamat kesalahan.
Di titik inilah saya ingin mempertegas satu hal mendasar.
Negara kita hari ini memang sedang tidak baik-baik saja.
Tapi masalah utamanya bukan semata pada kebijakan.
Bukan pada niat program.
Bukan pada gagasan besarnya.
Melainkan pada tata kelola.
Banyak kebijakan lahir dengan semangat baik: jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, subsidi sosial, pemberdayaan desa, hingga program pangan. Secara konsep, hampir semuanya masuk akal. Tapi mengapa sering bocor? Mengapa kacau di lapangan? Mengapa niat baik berubah jadi masalah?
Karena pengawasan lemah.
Karena manajemen rapuh.
Karena integritas pelaksana tidak dijaga.
Dengan kata lain, bangsa ini tidak kekurangan ide. Bangsa ini kekurangan sistem kontrol.
Dan di sinilah pertanyaan mendasarnya: kalau negara lemah dalam pengawasan, cara apa yang akan kita gunakan untuk memperkuatnya?
Apakah cukup dengan demonstrasi?
Apakah cukup dengan poster dan orasi?
Atau justru kita butuh generasi terdidik yang masuk ke sistem yang saat ini di beri ruang oleh negara secara luas di MBG, KDMP, dan pertanian di KEMENHAN untuk memperbaiki dari dalam, membangun mekanisme transparansi, digitalisasi, audit publik, dan pengawasan berbasis data.
Situasi kita mendesak. Kita tidak punya kemewahan waktu untuk sekadar berdebat tanpa solusi.
Kalau mahasiswa hanya berdiri di luar pagar sambil berteriak, pagar itu tidak akan roboh. Tapi jika mahasiswa masuk, membenahi fondasinya, sistem itu bisa berubah.
Artinya, gerakan intelektual hari ini harus naik kelas: dari sekadar oposisi moral menjadi arsitek tata kelola.
Dari pengkritik menjadi pengawas aktif tata kelola.
Dari penonton menjadi pelaku.
Saya justru berharap BEM UGM dan kawan-kawan kampus lain menggeser energi gerakan: mendesak transparansi anggaran, mengawal implementasi, membangun tim riset kebijakan, menekan para senior alumni yang kini duduk dan dipercaya di MBG, KDMP dan di birokrasi, serta menyiapkan kader terbaik untuk ikut memimpin.
Karena mereka, para pejabat, birokrat, teknokrat, adalah produk kampus yang sama.
Kalau tata kelola gagal, itu bukan hanya kegagalan negara. Itu juga kegagalan ekosistem intelektual kita.
Saudara Tiyo,
Ada satu kata yang sederhana tapi berat: malu.
Malu jika kaum terdidik dipercaya negara, tapi tidak siap bekerja.
Malu jika kampus hebat dalam retorika, tapi lemah dalam eksekusi.
Malu jika sejarah mencatat generasi mahasiswa hanya piawai mengkritik, namun absen saat dibutuhkan solusi.
Kritiklah, itu perlu. Tapi sertai dengan tawaran jalan keluar. Awasi, tapi juga bersiap memimpin. Lawan ketidakadilan, tapi jangan menolak tanggung jawab.
Karena masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berteriak, melainkan seberapa baik kita mengelola.
Mahasiswa harus tetap kritis.
Tapi juga harus siap memikul amanah.
Itulah esensi intelektual sejati.
Cemas dan khawatirlah kalau MBG dan KDMP ini gagal, karena ini pertaruhan kontribusi dunia pendidikan untuk dunia nyata dalam membawa arah bangsa.
Merdeka.
By:IWAN TANJUNG
(C8N)
