Crew8 News
Arosuka,- Bupati Jon Firman Pandu menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan strategis dan “program jenius” pemerintah pusat yang dirancang sebagai muara hilirisasi dari keberhasilan swasembada pangan nasional.
Pernyataan itu disampaikan JFP merespons isu dan perdebatan publik yang beberapa pekan terakhir ramai di tingkat nasional, terutama di media sosial, terkait efektivitas serta tata kelola kedua program tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak serta-merta meluncurkan MBG dan KDMP tanpa fondasi produksi. Ia menilai langkah awal yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan pangan dalam negeri melalui penguatan sektor pertanian dan pengendalian impor.
“Kalau kita cermati, sebelum MBG dan KDMP diluncurkan, pemerintah lebih dulu merampungkan swasembada pangan. Kran impor ditutup, produksi dalam negeri ditingkatkan. Artinya suplai disiapkan dulu, baru pasar dibentuk,” ujar JFP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Jumat.
Ia menjelaskan, MBG dirancang sebagai market terstruktur yang disediakan negara dengan sasaran penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah. Skema tersebut dinilai mampu menyerap hasil pertanian dan produk UMKM lokal sekaligus memperbaiki gizi masyarakat.
Sementara KDMP, lanjutnya, berfungsi memperkuat rantai pasok dan distribusi. Melalui koperasi desa, pemerintah mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis komunitas agar jalur distribusi program subsidi dan rantai pasok tidak dikuasai pemain besar semata.
“KDMP ini memaksa tumbuhnya calon calon pengusaha koperasi di desa, ketua koperasi kalau di badan usaha lain kan disebut direktur. Tujuannya menjaga stabilitas harga, memastikan rantai pasok, distribusi tepat sasaran, dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Jadi bukan hanya produksi, tapi ekosistemnya dibangun,” katanya.
JFP menilai pendekatan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan yang terintegrasi, mulai dari sektor pertanian, koperasi, hingga penguatan gizi nasional.
Ia membandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki program Sarjana Membangun Desa (SMD) berfokus pada peternakan.
Saat ini, menurutnya, pemerintahan dan kabinet merah putih mengembangkan pendekatan lebih luas melalui penempatan sarjana penggerak di berbagai sektor strategis.
“Sekarang pendekatannya lintas sektor, ada pertanian, koperasi, sampai badan gizi dan pendidikan. Artinya pemerintah betul-betul ingin menciptakan keseimbangan pembangunan,” ucapnya.
Ia menambahkan, dampak program tersebut sudah mulai dirasakan langsung di Solok. Permintaan pasokan bahan pangan untuk kebutuhan MBG di lokal Solok , bahkan hingga kabupaten dan provinsi tetangga, mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini membuat serapan hasil pertanian lebih terjamin, fluktuasi harga relatif stabil, serta memberikan kepastian pasar bagi petani.
“Petani kita sekarang lebih termotivasi. Mereka punya kepastian pembeli, harga lebih stabil, sehingga semangat untuk meningkatkan produksi juga tumbuh. Ini efek ekonomi riil yang kita rasakan di lapangan, aktivitas pasar pagi penuh sesak ” ujarnya.
Meski demikian, JFP tidak menampik perlunya perbaikan tata kelola. Ia mengakui sejumlah kritik publik lebih banyak mengarah pada aspek teknis pelaksanaan di lapangan, bukan pada substansi kebijakan.
“Perdebatan wajar, tapi mayoritas soal tata kelola. Itu kita sepakat harus terus dibenahi. Program ini baru berjalan sekitar satu tahun, tentu butuh penyesuaian,” katanya.
Ia pun mengimbau masyarakat Kabupaten Solok agar menyikapi isu secara bijak dan tidak terpengaruh narasi yang belum tentu berbasis data.
“Intinya, pemerintah sedang membangun ekosistem ekonomi yang saling terkait dan berkelanjutan. Kita dukung sambil mengawal agar pelaksanaannya makin baik,” tutup JFP.
(C8N)
#senyuman08
