Editorial Redaksi
Crew8 News
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari perencanaan yang tidak misterius tapi sudah terencana yang terangkum dalam Asta cita janji kampanye pilpres Prabowo – Gibran dengan konsep integrasi memperbaiki gizi anak, memperkuat daya tahan sosial, sekaligus menggerakkan ekonomi domestik.
Secara arah kebijakan, ini adalah intervensi yang tepat. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang memastikan anak anak terbebas dari cengkraman kurang gizi atau stunting.
Namun, di balik desain yang progresif, realitas di lapangan menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Kewajiban melibatkan UMKM dalam rantai pasok telah diatur. Skema kemitraan tersedia. Tetapi implementasi belum sepenuhnya mencerminkan semangat tersebut. Pelaku kecil masih kerap berada di pinggiran, sementara kontrol distribusi cenderung bertumpu pada aktor yang lebih besar dan mapan.
Di titik ini, MBG menghadapi persoalan klasik, program baru dijalankan dengan pola lama.
Kritik pun bermunculan. Sebagian menyoroti kelemahan tata kelola, mulai dari rantai pasok, transparansi vendor, hingga distribusi manfaat ekonomi. Sebagian lain melangkah lebih jauh dengan membandingkan MBG terhadap prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan tekanan defisit anggaran. Bahkan, tidak sedikit yang mendorong delegitimasi program secara keseluruhan.
Pendekatan terakhir ini problematis. Menggugurkan program strategis hanya karena kelemahan implementasi adalah respons yang reaktif. Lebih jauh, itu mengabaikan fakta bahwa banyak kebijakan publik memang lahir dalam kondisi belum sempurna dan membutuhkan koreksi bertahap.
Namun demikian, menolak delegitimasi bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Justru di sinilah letak keseimbangan yang sering hilang dalam diskursus publik, mendukung program, sambil bersikap keras terhadap pelaksanaannya.
Pemerintah telah menunjukkan sinyal pembenahan. Informasi dibuka melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Narasi koreksi disampaikan. Arah transformasi, dari perbaikan tata kelola hingga penertiban praktik korupsi, ditegaskan sebagai bagian dari agenda besar.
Masalahnya, dalam kebijakan publik, narasi tidak pernah cukup.
Yang menjadi ukuran publik adalah bukti, apakah UMKM benar-benar masuk sebagai pelaku utama, bukan sekadar pelengkap administratif, apakah rantai pasok menjadi lebih terbuka, bukan semakin terkonsentrasi, dan apakah ada tindakan nyata terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Sejauh ini, titik lemah MBG tampak bukan pada desain, melainkan pada penegakan. Aturan ada, tetapi belum sepenuhnya mengikat. Kewajiban ada, tetapi belum diikuti konsekuensi yang tegas. Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha akan cenderung membaca kebijakan secara pragmatis, mengikuti sejauh perlu, tanpa mengubah pola dasar yang sudah menguntungkan.
Risikonya tidak kecil. Jika dibiarkan, program yang dirancang untuk pemerataan justru bisa melahirkan konsentrasi baru. UMKM tetap menjadi penonton, sementara manfaat ekonomi mengalir ke lingkaran yang itu-itu saja. Dalam jangka menengah, ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi ancaman terhadap legitimasi sosial program itu sendiri.
Di sinilah peran kepemimpinan menjadi penentu. Pembenahan teknis saja tidak cukup. Diperlukan kombinasi yang selama ini sering tidak sinkron, koreksi internal yang tegas dan pernyataan terbuka yang jelas.
Koreksi internal diperlukan untuk merapikan sistem tanpa menciptakan resistensi berlebihan. Tapi tanpa sinyal terbuka, tidak ada efek jera. Sebaliknya, pernyataan publik tanpa tindakan hanya akan menambah daftar retorika.
Publik membutuhkan satu hal yang sederhana namun krusial, contoh nyata bahwa aturan ditegakkan. Satu tindakan tegas terhadap pelanggaran akan lebih bermakna daripada serangkaian pernyataan normatif.
Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program gizi atau ekonomi. Ia telah berubah menjadi cermin yang memperlihatkan apakah negara mampu keluar dari pola lama dalam menjalankan kebijakan baru.
Ketika program pro-rakyat berhadapan dengan praktik lama, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan program, tetapi kredibilitas negara itu sendiri.
Dan kredibilitas itu, pada akhirnya, tidak ditentukan oleh seberapa baik niat dirumuskan, melainkan oleh seberapa tegas ia dijalankan.
(C8N)
#senyuman08
