PESISIR SELATAN, Crew8 News,- Kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan yang memicu keresahan publik. Aktivis mahasiswa Satria menyoroti sejumlah isu yang berkembang belakangan ini, mulai dari polemik pembangunan klenteng, dinamika sosial di tengah masyarakat, hingga kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten pada momentum Hari Jadi ke-78 Pesisir Selatan.
Menurut Satria, polemik pembangunan klenteng yang mencuat dan memantik berbagai respons publik harus disikapi secara hati-hati oleh semua pihak, terutama pemerintah daerah, agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
“Persoalan ini harus diperhatikan dengan seksama agar tidak menimbulkan perspektif yang menggiring kemarahan orang banyak,” kata Satria dalam keterangannya, Selasa (29/4).
Ia menilai polemik tersebut menunjukkan dinamika demokrasi di Pesisir Selatan hidup, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka terhadap isu yang dianggap sensitif. Namun demikian, ia mengingatkan agar ruang demokrasi itu tidak berkembang menjadi polarisasi sosial.
Menurutnya, karakter sosial masyarakat Pesisir Selatan yang kuat dengan adat istiadat Minangkabau perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
Satria menyebut penolakan yang muncul dari berbagai kalangan bukan dimaknai sebagai penolakan terhadap perbedaan, melainkan sebagai refleksi atas sensitivitas budaya lokal yang masih sangat kuat. Menurut dia, masyarakat Pesisir Selatan tetap menjunjung hidup berdampingan, namun berharap setiap pembangunan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat.
Di sisi lain, Satria juga menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten yang dinilainya perlu berbenah di usia ke-78 Pesisir Selatan.
Ia mengatakan momentum hari jadi daerah seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi refleksi terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Kritik itu sebelumnya disuarakan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Bupati Pesisir Selatan pada 20 April 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengangkat tema “Hari Jadi Bukan Ajang Seremoni, tetapi untuk Berbenah Diri.”
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta pemerintah daerah lebih serius membenahi tata kelola pemerintahan, mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan, serta merespons berbagai isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Satria menegaskan bahwa pembenahan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan elemen masyarakat. Namun, kata dia, pemerintah tetap menjadi pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab utama dalam memastikan stabilitas sosial, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan baik.
“Ini harus kita benahi bersama agar tidak terulang kembali ke depannya. Saya selaku mahasiswa Pesisir Selatan berharap besar terhadap pemerintah sekarang ini demi memajukan Pesisir Selatan,” ujarnya.
Sorotan mahasiswa terhadap kondisi daerah ini menambah daftar kritik publik yang belakangan mengemuka terhadap sejumlah persoalan di Pesisir Selatan. Selain isu pembangunan yang menuai polemik, desakan evaluasi tata kelola pemerintahan juga terus menguat, terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa.
Sejumlah pihak menilai aspirasi yang berkembang tersebut harus dibaca sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, bukan semata bentuk oposisi. Di tengah dinamika yang terjadi, pemerintah daerah diharapkan mampu meredam potensi gesekan sosial, menjaga harmoni masyarakat, sekaligus menjawab tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dengan berbagai persoalan yang mencuat, momentum Hari Jadi ke-78 Kabupaten Pesisir Selatan dinilai menjadi titik refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperkuat komunikasi publik, merespons aspirasi masyarakat, dan memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat.
(C8N)
#senyuman08
#kabpesisirselatan
