Padang, Crew 8 News,– Rencana aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang diwarnai seruan “Reformasi Jilid II” mendapat tanggapan dari Humas Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Barat, Iwan Syukri Tanjung. Menurutnya, kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun, penggunaan narasi Reformasi Jilid II dinilai tidak sepenuhnya tepat jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Iwan menegaskan bahwa situasi bangsa hari ini memiliki perbedaan mendasar dengan kondisi yang melatarbelakangi lahirnya Reformasi 1998. Saat itu, ruang demokrasi sangat terbatas, kebebasan berpendapat mengalami tekanan, dan saluran kritik terhadap pemerintah tidak terbuka sebagaimana sekarang.
“Hak menyampaikan pendapat harus dihormati, tetapi kita juga harus objektif melihat realitas. Indonesia hari ini bukan Indonesia tahun 1998. Demokrasi berjalan, pemilu berlangsung secara berkala, media bebas menjalankan fungsi kontrol, dan masyarakat dapat menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui berbagai saluran tanpa harus menghadapi situasi seperti yang terjadi pada masa lalu,” ujar Iwan.
Menurutnya, tanpa mengurangi penghormatan terhadap perjuangan generasi Reformasi 1998, bangsa Indonesia perlu melakukan evaluasi jujur terhadap kualitas demokrasi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade terakhir. Ia menilai persoalan utama yang dihadapi bangsa saat ini bukan lagi soal keterbukaan politik, melainkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang masih dibayangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kita perlu berani melihat fakta. Setelah puluhan tahun reformasi berjalan, apakah birokrasi kita sudah sepenuhnya bersih? Apakah praktik KKN sudah hilang? Apakah pelayanan publik sudah bebas dari kepentingan kelompok tertentu? Jawabannya tentu belum. Bahkan di banyak daerah, persoalan tata kelola masih menjadi keluhan utama masyarakat,” katanya.
Iwan menilai tantangan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini jauh lebih kompleks dibanding sekadar perdebatan politik. Pemerintah, menurutnya, berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan fundamental berupa budaya birokrasi yang belum sepenuhnya profesional, inefisiensi anggaran, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik-praktik KKN yang telah mengakar dalam waktu lama.
“Justru yang sedang dihadapi bangsa ini adalah pekerjaan besar membenahi tata kelola negara. Mulai dari efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pemberantasan korupsi yang tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi juga sampai ke lini birokrasi paling bawah. Ini pekerjaan berat yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
Terkait berbagai tuntutan mahasiswa mengenai harga kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah, hingga program-program pemerintah, Iwan menilai kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi. Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis data dan tidak membangun persepsi yang berlebihan seolah-olah Indonesia sedang berada di ambang keruntuhan negara.
Menurutnya, tantangan ekonomi global memang memberikan dampak terhadap Indonesia, termasuk tekanan terhadap nilai tukar dan biaya hidup masyarakat. Namun kondisi tersebut juga dialami banyak negara lain dan tidak otomatis dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Indonesia sedang menuju kebangkrutan.
“Bangkrut adalah ketika negara tidak mampu menjalankan kewajibannya, tidak mampu membayar utang, dan kehilangan kemampuan membiayai pelayanan publik. Kita tentu tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan ekonomi yang ada, tetapi kita juga harus melihat secara utuh bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan, pembangunan berlangsung, dan pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan,” ujarnya.
ARUN Sumbar berpandangan bahwa energi bangsa saat ini seharusnya diarahkan untuk memperkuat agenda reformasi tata kelola pemerintahan, memperbaiki kualitas birokrasi, serta memastikan demokrasi menghasilkan pemerintahan yang efektif dan bersih. Menurut Iwan, demokrasi tidak boleh berhenti hanya pada kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi harus mampu menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Kita sudah memiliki demokrasi. Yang menjadi pekerjaan rumah besar sekarang adalah bagaimana demokrasi itu menghasilkan tata kelola yang baik. Saatnya membenahi birokrasi, memperkuat integritas aparatur, memberantas KKN, dan memastikan negara bekerja lebih efektif untuk rakyat. Karena itu, yang dibutuhkan bangsa hari ini bukanlah menggaungkan Reformasi Jilid II, melainkan mempercepat perbaikan tata kelola di semua lini pemerintahan,” tutup Iwan Syukri Tanjung.
(C8N)
#senyuman08
