EDITORIAL
CREW 8 NEWS|JAKARTA
Persoalan yang terjadi pasca-pilkada sesungguhnya bukan semata-mata mengenai siapa ASN yang berada di pihak yang menang atau pihak yang kalah dalam kontestasi politik. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah praktik semacam ini akan terus menjadi budaya yang berulang setiap terjadi pergantian kekuasaan.
Jika setiap pergantian kepala daerah selalu diikuti oleh percepatan karier bagi ASN yang dianggap dekat dengan lingkar kekuasaan, sementara ASN lainnya mengalami stagnasi, diparkir, bahkan dinonjobkan tanpa kejelasan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan lagi nasib individu ASN, melainkan masa depan sistem merit itu sendiri.
Padahal sistem merit dirancang untuk menciptakan stabilitas pemerintahan, menjamin profesionalisme birokrasi, serta memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu oleh dinamika politik elektoral. Ketika meritokrasi digantikan oleh patronase, maka birokrasi berpotensi berubah menjadi arena distribusi balas jasa politik dan bahkan menjadi ajang “pembegalan karier” bagi ASN yang dianggap tidak berada dalam lingkar patron tertentu.
Kondisi semacam ini patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN), karena dampaknya tidak berhenti pada persoalan administrasi kepegawaian semata. Praktik patronase yang berlebihan berpotensi menurunkan kualitas birokrasi dan pada akhirnya berdampak langsung terhadap pelayanan publik yang menjadi hak mutlak masyarakat.
Di satu sisi, terdapat ASN yang memperoleh privilege politik sehingga kariernya melesat dalam waktu singkat. Namun di sisi lain, ada ASN dengan rekam jejak panjang, pengalaman puluhan tahun, dan kapasitas yang telah teruji justru harus mengalami stagnasi karier, kehilangan ruang pengabdian, bahkan dinonjobkan tanpa kepastian.
Apabila pola ini terus dibiarkan, maka pesan yang diterima oleh birokrasi menjadi sangat berbahaya: bahwa kompetensi, integritas, dan prestasi kerja tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan karier ASN. Yang lebih menentukan justru kedekatan dengan patron politik.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mendorong ASN untuk tidak lagi fokus membangun kapasitas dan profesionalisme, melainkan berlomba mencari kedekatan dengan pusat kekuasaan demi mengamankan kariernya. Pada titik inilah netralitas birokrasi mulai tergerus dan reformasi birokrasi kehilangan substansinya.
Fenomena ini juga harus menjadi pelajaran penting bagi ASN sendiri agar tidak terjebak dalam praktik patronase politik jangka pendek. Sebab, patron politik dapat berganti seiring pergantian kekuasaan, tetapi karier ASN seharusnya dibangun di atas fondasi profesionalisme, integritas, dan kompetensi yang bersifat jangka panjang.
Lebih jauh lagi, masyarakatlah yang pada akhirnya akan menanggung dampak terbesar. Ketika birokrasi sibuk dengan tarik-menarik kepentingan politik, pelayanan publik berpotensi melambat, kualitas pengambilan keputusan menurun, dan efektivitas pemerintahan terganggu.
Karena itu, kondisi ini juga harus menjadi alarm bagi kepala daerah. Patronase politik mungkin dapat membantu memenangkan kontestasi atau mempercepat konsolidasi kekuasaan. Namun apabila patronase tersebut tidak menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan kinerja yang lebih baik, maka yang dirugikan bukan hanya birokrasi, tetapi masyarakat secara luas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah bukanlah seberapa banyak orang dekat yang berhasil ditempatkan dalam jabatan strategis, melainkan seberapa besar ia mampu membangun birokrasi yang profesional, adil, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Pilkada memang melahirkan pemenang politik, tetapi pemerintahan yang baik hanya dapat dibangun melalui birokrasi yang bekerja di atas prinsip meritokrasi. Sebab kemenangan politik bersifat sementara, sementara kerusakan sistem birokrasi akibat patronase dapat meninggalkan dampak yang jauh lebih panjang bagi kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai setiap pergantian kepala daerah melahirkan tradisi baru: yang menang membangun patronase, yang kalah kehilangan karier. Karena jika itu terus terjadi, maka yang sesungguhnya kalah adalah sistem merit, kualitas pelayanan publik, dan masyarakat itu sendiri.”
(C8N)
#senyuman08
