CREW 8 NEWS|KABUPATEN SOLOK
Proyek rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok, senilai Rp2.014.554.000 dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan. Selain keluhan mengenai kualitas pekerjaan dan terganggunya aliran air, proses penentuan titik prioritas serta keterlibatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) juga dipertanyakan.
Pekerjaan yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat itu dipercayakan kepada CV Jaya Vista Group berdasarkan kontrak Nomor 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026 tertanggal 3 September 2026. Adapun konsultan pengawas tercatat PT Multi Karya Interplan Konsultan.
Sorotan muncul setelah adanya keluhan masyarakat terkait kualitas konstruksi, kondisi sejumlah titik jaringan, dugaan kerusakan tebing, serta terganggunya distribusi air untuk kebutuhan pertanian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah rehabilitasi telah menyasar titik-titik yang paling membutuhkan penanganan.
Persoalan juga mengarah pada fungsi P3A sebagai organisasi yang seharusnya mewakili kepentingan petani pemakai air. Informasi dari sejumlah anggota menyebutkan adanya keluhan terhadap ketua P3A yang diduga lebih cenderung mewakili kepentingan kontraktor daripada menyuarakan kebutuhan petani.
Keluhan tersebut memunculkan dugaan bahwa titik-titik rawan yang membutuhkan penanganan mendesak tidak menjadi prioritas rehabilitasi. Informasi ini masih perlu dikonfirmasi kepada ketua P3A, anggota, kontraktor, dan Dinas SDABK.
P3A pada prinsipnya dibentuk untuk menyalurkan aspirasi petani, menyampaikan kondisi kerusakan jaringan, serta berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi. Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 mengatur partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, dan IP3A dalam tahapan sosialisasi, konsultasi publik, survei, investigasi, desain, hingga pelaksanaan konstruksi dan operasi pemeliharaan.
Karena itu, Dinas SDABK perlu membuka kembali dokumen proses kegiatan, mulai dari survei awal, penelusuran jaringan, penilaian kerusakan, penetapan titik prioritas, penyusunan desain teknis hingga pelaksanaan pekerjaan.
Publik perlu mengetahui siapa yang mengusulkan lokasi rehabilitasi, bagaimana tingkat urgensi kerusakan dinilai, serta apakah aspirasi anggota P3A menjadi pertimbangan dalam penetapan titik pekerjaan. Jika terdapat titik rawan yang tidak masuk dalam perencanaan, apa dasar pertimbangannya?
Hal lain yang perlu dijelaskan adalah kemungkinan perubahan selama pelaksanaan kontrak. Apakah terjadi perubahan lokasi, volume, jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, atau jadwal dibandingkan dengan rencana awal? Jika ada, apa dasar teknis dan administratifnya, serta apakah perubahan tersebut didukung hasil pemeriksaan lapangan, rekomendasi teknis, dan dokumen perubahan kontrak?
Dinas juga perlu menjelaskan apakah P3A atau perwakilan petani dilibatkan dalam pembahasan perubahan yang berdampak terhadap kebutuhan air dan fungsi jaringan. Meski P3A bukan pihak yang berwenang menyetujui perubahan kontrak, aspirasi petani tetap penting dalam memastikan pekerjaan menjawab kebutuhan lapangan.
Persoalan ini semakin penting karena infrastruktur irigasi berkaitan langsung dengan agenda pemerintah dalam optimalisasi lahan, peningkatan produksi pertanian, dan penguatan ketahanan pangan nasional. Jaringan irigasi yang berfungsi baik menjadi salah satu penopang keberlanjutan musim tanam dan produktivitas lahan.
Jangan sampai tujuan program strategis tersebut dicederai oleh dugaan permainan kepentingan untuk keuntungan sesaat yang justru berpotensi mengganggu kebutuhan air petani pada masa mendatang.
Dinas SDABK, PPK, konsultan pengawas, kontraktor, serta pengurus P3A perlu memberikan penjelasan terbuka. Evaluasi tidak cukup hanya melihat penyelesaian fisik dan serapan anggaran, tetapi juga harus memastikan kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, kualitas konstruksi, serta manfaat nyata bagi petani.
Sebab, keberhasilan rehabilitasi irigasi bukan semata-mata diukur dari selesainya bangunan, melainkan dari terjaminnya distribusi air hingga ke lahan pertanian. P3A harus tetap berdiri sebagai wadah kepentingan petani, bukan menjadi perpanjangan tangan kontraktor.
(C8N)
#senyuman08






