CREW 8 NEWS,SUMATERA BARAT
Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, khususnya Daerah Irigasi (D.I.) Bandar Batang Lembang yang mengairi sekitar 176 hektare lahan persawahan di wilayah Kabupaten Solok dan Kota Solok.
Perhatian tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak, menyusul adanya informasi dan laporan mengenai sejumlah persoalan dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut.
Khairuddin menegaskan, keberadaan jaringan irigasi memiliki hubungan langsung dengan agenda ketahanan pangan nasional dan upaya pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian.
Menurutnya, Bandar Batang Lembang bukan sekadar infrastruktur pengairan, melainkan bagian dari mata rantai program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana menjadi salah satu agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan sepakat bahwa dinamika yang terjadi di Kabupaten Solok dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan serupa di seluruh Sumatera Barat.
“Persoalannya sama: bangunan ada, tetapi P3A sebagai pengawas di lapangan belum optimal,” demikian tanggapan Khairuddin.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Sumatera Barat berencana turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jaringan irigasi dan memastikan persoalan yang berkembang dapat ditindaklanjuti.
“Insyaallah Komisi II akan turun langsung cek ke lapangan, dan kita dorong penguatan P3A agar irigasi ini benar-benar berfungsi untuk petani,” ujarnya.
Perhatian Komisi II DPRD Sumbar tersebut menjadi penting mengingat jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan infrastruktur penunjang keberlanjutan produksi pertanian.
Keberadaan bangunan irigasi tidak cukup hanya dinilai dari penyelesaian konstruksi. Fungsi utamanya adalah memastikan ketersediaan dan distribusi air sampai ke lahan pertanian sehingga petani dapat mengoptimalkan masa tanam dan produktivitas sawah.
Dalam konteks itu, rehabilitasi jaringan irigasi harus berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan petani, terutama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), maupun Induk P3A (IP3A).
P3A memiliki posisi strategis sebagai wadah petani pemakai air untuk menyampaikan kebutuhan, mengidentifikasi persoalan jaringan, serta berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan irigasi.
Karena itu, evaluasi terhadap Bandar Batang Lembang tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga bagaimana fungsi kelembagaan petani berjalan dalam mengawal kepentingan masyarakat pengguna air.
Rencana Komisi II DPRD Sumbar untuk melakukan peninjauan lapangan diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi.
Evaluasi tersebut perlu mencakup kesesuaian antara hasil survei awal, penentuan titik prioritas, perencanaan teknis, pelaksanaan pekerjaan, hingga fungsi jaringan setelah rehabilitasi.
Apabila terdapat perubahan titik pekerjaan atau penyesuaian teknis selama pelaksanaan, dasar perubahan dan dokumen pendukungnya juga perlu dijelaskan oleh instansi pelaksana.
Selain itu, keterlibatan P3A dalam menyampaikan kebutuhan dan persoalan petani perlu diperkuat agar penentuan prioritas rehabilitasi benar-benar berangkat dari kondisi lapangan.
Sikap Komisi II DPRD Sumbar ini sekaligus membuka ruang agar persoalan Bandar Batang Lembang tidak dipandang sebagai persoalan lokal semata, tetapi menjadi bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program irigasi di daerah lain di Sumatera Barat.
Sebab, perhatian negara terhadap ketahanan pangan harus diwujudkan melalui infrastruktur yang berfungsi, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, serta manfaat nyata bagi kesejahteraan petani.
(C8N)
#senyuman08






