PADANG, Crew8 News,– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi “Sumbar Melawan” menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (4/5/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Aksi tersebut diwarnai kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam merespons persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pembangunan daerah.
Massa aksi melakukan long march dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat menuju Kantor Gubernur. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Adzkia, dan membawa sejumlah tuntutan yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Dalam orasinya, Menteri Luar Negeri BEM KM Universitas Adzkia, Satria Perdana, menyoroti sikap pimpinan daerah yang dinilai tidak responsif terhadap aksi-aksi mahasiswa. Ia menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, Gubernur Sumatera Barat tidak pernah turun langsung menemui massa aksi.
“Setiap kali aksi berlangsung, pimpinan tertinggi daerah seolah tidak pernah hadir. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam mendengar aspirasi masyarakat,” ujar Satria di hadapan peserta aksi.
Ia juga mengkritik kondisi dunia pendidikan di Sumatera Barat yang dinilai semakin memprihatinkan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Banyak kejadian miris dalam dunia pendidikan, namun pemerintah provinsi terkesan tidak bersuara. Ini menjadi catatan penting bagi masa depan generasi muda,” katanya.
Selain itu, Satria menyinggung wacana kebijakan penghapusan sejumlah jurusan pendidikan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak merugikan lulusan pendidikan.
“Jumlah lulusan setiap tahun sangat besar, sementara lapangan kerja terbatas. Ini persoalan perencanaan yang harus diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Dalam orasinya, ia juga menyinggung aspek keadilan dalam sistem pemerintahan, khususnya terkait standar administratif yang harus dipenuhi masyarakat, seperti kepemilikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang menurutnya perlu diterapkan secara konsisten di semua lini.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyoroti kesejahteraan buruh. Dalam aksi tersebut, perwakilan buruh menyampaikan bahwa kenaikan upah selama beberapa waktu terakhir dinilai tidak signifikan dan belum mampu menjawab kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Mahasiswa juga mengangkat persoalan praktik outsourcing yang dinilai semakin menekan kondisi pekerja dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Di sektor ekonomi, Satria turut menyoroti belum optimalnya hilirisasi industri di Sumatera Barat. Ia menyebut daerah ini memiliki potensi besar dari komoditas unggulan seperti gambir, kelapa sawit, dan kakao, namun masih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendorong hilirisasi agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Isu pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai masih banyak wilayah, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang belum mendapatkan akses infrastruktur yang memadai.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kondisi pendidikan di Bukit Batu Sampik, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana sejumlah siswa dilaporkan harus mengikuti ujian dengan fasilitas terbatas.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung pemulihan pascabencana di Sumatera Barat yang dinilai belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi infrastruktur maupun dukungan terhadap masyarakat terdampak.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib. Hingga aksi berakhir, tidak terlihat perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menemui massa secara langsung.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka suarakan dan membuka kemungkinan untuk kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada masyarakat,” tegas Satria.
Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menangani berbagai persoalan strategis di Sumatera Barat.
(C8N)
#senyuman08
