ARUN SUMBAR DESAK KEJELASAN DANAU DIATAS, BWS BUKA FAKTA PENIMBUNAN, DPRD DITANTANG AWASI TINDAK LANJUT PANSUS

Surat jawaban BWS Sumatera V mengungkap aktivitas penimbunan di Taratak Galundi yang belum dilengkapi rekomendasi teknis dan perizinan. Sementara itu, tindak lanjut rekomendasi Pansus Reklamasi Danau Diatas DPRD Kabupaten Solok masih membutuhkan kejelasan dan pengawasan terbuka.

CREW 8 NEWS || SOLOK — Persoalan pemanfaatan kawasan Danau Diatas, Kabupaten Solok, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPD ARUN) Sumatera Barat meminta kejelasan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang terkait aktivitas penimbunan di kawasan tepi danau sekaligus tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Reklamasi Danau Diatas DPRD Kabupaten Solok tahun 2025.

Permintaan klarifikasi tersebut dijawab BWS Sumatera V melalui surat Nomor PA0101/B/Bws5.1/2026/09 tertanggal 16 November 2026. Surat yang ditujukan kepada Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPD ARUN Sumatera Barat itu memuat sejumlah penjelasan penting, termasuk hasil peninjauan lapangan terhadap aktivitas penimbunan di Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti.

Dalam surat tersebut, BWS Sumatera V menyatakan bahwa tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah melakukan peninjauan dan klarifikasi lapangan bersama Wali Nagari Alahan Panjang, Ketua Pemuda Alahan Panjang, serta Bhabinkamtibmas Polsek Lembah Gumanti.

Dari kegiatan itu, ditemukan aktivitas penimbunan di kawasan tepi Danau Diatas yang disebut dilakukan oleh Irwan Afriadi. Lokasi tersebut, menurut BWS, terindikasi berada dalam kawasan sempadan Danau Diatas berdasarkan kajian teknis BWS Sumatera V tahun 2024.

Hal yang menjadi perhatian, hasil klarifikasi BWS menyebut aktivitas penimbunan tersebut belum dilengkapi rekomendasi teknis maupun perizinan sebagaimana dirujuk dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 16/SE/Da/2025 tentang Prosedur Pemberian Izin dan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

Meski demikian, BWS memberikan penegasan bahwa garis sempadan Danau Diatas secara definitif hingga saat ini belum ditetapkan. Proses penetapan masih dipersiapkan melalui sosialisasi dan kajian teknis.

BWS juga menjelaskan bahwa identifikasi lokasi berdasarkan peninjauan lapangan tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air, bukan pengganti proses penetapan garis sempadan secara definitif.

Namun, lembaga tersebut menegaskan bahwa belum ditetapkannya garis sempadan secara definitif tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan perlindungan dan pengendalian pemanfaatan kawasan di sekitar danau.

Atas aktivitas penimbunan itu, BWS menyatakan akan melakukan langkah-langkah penanganan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REKOMENDASI PANSUS DAN PERTANYAAN PENGAWASAN DPRD

Selain aktivitas penimbunan, ARUN Sumbar juga meminta penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi Pansus Reklamasi Danau Diatas DPRD Kabupaten Solok tahun 2025.

Dalam jawabannya, BWS membenarkan telah menerima dokumen rekomendasi Pansus yang disampaikan melalui surat Ketua DPRD Kabupaten Solok tertanggal 25 Juli 2025.

Sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada BWS antara lain penertiban bangunan di atas permukaan air dan kawasan sempadan danau, penanganan aktivitas reklamasi yang tidak berizin, penerapan ketentuan garis sempadan danau, serta perlindungan kawasan hulu Danau Diatas.

BWS menyatakan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai tugas, fungsi, prosedur, dan kewenangan yang dimiliki. Pelaksanaannya, menurut BWS, memperhatikan aspek teknis, ketentuan pengelolaan sumber daya air, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Akan tetapi, surat jawaban tersebut belum menguraikan secara terperinci bentuk tindakan, lokasi penanganan, tahapan pelaksanaan, maupun capaian dari masing-masing rekomendasi Pansus.

Kondisi ini menjadi penting karena sebelumnya Ketua Pansus Reklamasi Danau Diatas, Hafni Hafiz, menyampaikan bahwa laporan tindak lanjut rekomendasi belum disampaikan secara utuh kepada DPRD.

Dalam pemberitaan Cupak News pada 27 Oktober 2026, Hafni menyebut dokumen hasil kerja Pansus, termasuk hasil kunjungan lapangan, peta satelit, wawancara warga, dan kajian regulasi, telah diserahkan. Ia juga mendorong adanya tindakan nyata dari pihak terkait.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya ruang yang perlu dijelaskan lebih lanjut antara klaim tindak lanjut dari BWS dan kebutuhan DPRD memperoleh laporan pelaksanaan rekomendasi secara utuh.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata apakah rekomendasi Pansus telah diterima atau diklaim telah ditindaklanjuti, melainkan sejauh mana hasilnya dapat diukur, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

DPRD Kabupaten Solok, khususnya unsur Pansus dan komisi terkait, memiliki ruang untuk meminta penjelasan lanjutan kepada BWS maupun pemerintah daerah. Pengawasan diperlukan agar rekomendasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi memiliki tindak lanjut yang jelas.

ARUN MENDORONG TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN PENANGANAN

Surat permohonan ARUN Sumbar tertanggal 4 November 2026 menjadi salah satu upaya meminta kejelasan atas persoalan yang menyangkut perlindungan kawasan danau, kepastian prosedur pemanfaatan sumber daya air, serta pelaksanaan rekomendasi lembaga legislatif daerah.

Dalam surat jawabannya, BWS Sumatera V menyampaikan apresiasi atas perhatian dan partisipasi ARUN Sumbar dalam mendorong perlindungan sumber daya air, kepastian hukum, serta pengawasan pemanfaatan kawasan Danau Diatas.

BWS juga menyatakan terbuka terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Informasi dan dokumen terkait pengelolaan sumber daya air, termasuk hasil kajian dan proses penetapan garis sempadan Danau Diatas, dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan informasi yang dikecualikan.

BWS turut membenarkan adanya audiensi dengan perwakilan Kaum Suku Bendang pada 12 Oktober 2026 di Kantor BWS Sumatera V Padang. Dalam pertemuan tersebut, BWS menyampaikan agar pihak Kaum Bendang mengurus dan memenuhi persyaratan perizinan kepada instansi berwenang apabila akan melakukan aktivitas pemanfaatan kawasan di sekitar danau.

Seluruh penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Danau Diatas membutuhkan koordinasi lintas pihak. BWS memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya, sedangkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindak lanjut yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kini, publik menunggu kejelasan langkah konkret atas temuan penimbunan di Taratak Galundi, kepastian proses penanganannya, serta laporan pelaksanaan rekomendasi Pansus Reklamasi Danau Diatas.

Klarifikasi tertulis BWS kepada ARUN Sumbar telah membuka sejumlah fakta administratif dan teknis. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kewenangan dijalankan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan Danau Diatas tidak cukup hanya dengan rekomendasi dan pernyataan komitmen. Diperlukan tindakan nyata, koordinasi yang terbuka, serta pengawasan yang konsisten agar fungsi dan kelestarian danau tetap terjaga. IST

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini