CREW 8 NEWS| JAKARTA
Dewan Pimpinan Nasional Forum Asta Cita Indonesia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap perlu dilanjutkan sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Namun, keberlanjutan program tersebut harus dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, keamanan pangan, distribusi, pengawasan hingga akuntabilitas anggaran.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Nasional Forum Asta Cita Indonesia, Hasbi, saat membuka Webinar Nasional “Program Makan Bergizi Gratis dalam Asta Cita: Lanjut atau Evaluasi Total?”, Sabtu (5/9/2026).
Webinar yang merupakan Webinar Series on Informatics #8 tersebut mengangkat tema “Responsibility Asta Cita 4 & SDGs 3: Indonesia Sehat dan Sejahtera”. Forum menghadirkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau yang mewakili, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, serta sejumlah ahli dan pengurus Forum Asta Cita Indonesia.
Dalam pidato pembukaannya, Hasbi mengatakan MBG harus dilihat lebih luas daripada sekadar program pemberian makanan. Menurut dia, MBG berkaitan dengan pembangunan manusia Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing.
“MBG adalah bagian dari agenda pembangunan manusia dan berkaitan erat dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing,” kata Hasbi.
Forum Asta Cita Indonesia menilai besarnya skala MBG harus diikuti tanggung jawab pengawasan yang semakin kuat. Dalam pidatonya, Hasbi menyebut pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
Karena itu, Forum mengambil posisi bahwa MBG tidak perlu dihentikan hanya karena terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Pada saat yang sama, kekurangan tersebut tidak boleh diabaikan.
“MBG harus dilanjutkan, tetapi tidak boleh berjalan tanpa evaluasi. Kita tidak boleh menghentikan cita-cita besar hanya karena terdapat kekurangan dalam pelaksanaan. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kekurangan yang terjadi,” ujar Hasbi.
Forum Asta Cita Indonesia juga menekankan pentingnya kritik dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan program.
Hasbi mengatakan kritik harus didengar, keluhan diperiksa, kesalahan diperbaiki, sementara dugaan penyimpangan harus ditindak. Sebaliknya, keberhasilan MBG harus dibuktikan dengan data.
Forum juga mengingatkan agar informasi yang beredar di media sosial tidak serta-merta diperlakukan sebagai fakta.
“Viral bukan berarti otomatis benar, dan tidak viral bukan berarti tidak ada masalah,” kata Hasbi.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi early warning system, sumber aspirasi dan pengaduan masyarakat. Namun, informasi yang muncul tetap harus diverifikasi melalui data dan pemeriksaan lapangan.
Pendekatan tersebut menjadi dasar Forum Asta Cita Indonesia untuk tidak terjebak pada dua sikap ekstrem, yakni membela MBG tanpa kritik atau menolak program tanpa mempertimbangkan manfaatnya.
“Yang kita perjuangkan adalah: MBG yang berkualitas, aman, transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Forum Asta Cita Indonesia menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan MBG.
Keselamatan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama. Kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, proses memasak, penyimpanan dan distribusi dinilai harus mendapatkan perhatian tanpa kompromi.
Forum juga mendorong penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
“Setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan,” demikian salah satu prinsip yang disampaikan Hasbi.
Selain aspek pengawasan, MBG dinilai memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM dan BUMDes lokal sebagai bagian dari rantai penyediaan pangan.
Forum juga mendorong agar menu disusun berdasarkan kebutuhan gizi sekaligus mempertimbangkan kearifan dan potensi pangan lokal.
Forum Asta Cita Indonesia selanjutnya mendorong pelaksanaan MBG berbasis data dan digitalisasi.
Sistem tersebut diharapkan mampu menelusuri rangkaian program mulai dari penerima manfaat, menu, bahan pangan, pemasok, harga, distribusi, kualitas, pengaduan hingga hasil evaluasi.
Menurut Forum, sistem seperti itu diperlukan untuk memperkuat transparansi dan memastikan proses pelaksanaan dapat dipantau secara lebih terukur.
Evaluasi juga dinilai perlu dilakukan secara berkala dan independen. Forum membuka ruang bagi BPS, perguruan tinggi, ahli gizi, tenaga kesehatan, DPR dan DPRD, media, masyarakat sipil serta penerima manfaat untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program.
Forum juga mencatat data BGN yang disebut dalam pidato tersebut, bahwa hingga 29 Mei 2026 sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend, dengan sebagian di antaranya kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan. Forum menilai kondisi tersebut perlu dibaca sebagai alasan untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan standar pelaksanaan.
Forum Asta Cita Indonesia menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan.
Indikator yang lebih substantif, menurut Forum, mencakup apakah anak menjadi lebih sehat, status gizi membaik, proses belajar meningkat, keluarga terbantu, ekonomi lokal tumbuh, serta apakah uang rakyat digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
Hasbi menegaskan forum tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari pihak yang salah, melainkan mencari langkah perbaikan agar MBG dapat mencapai tujuan pembangunan manusia.
“Seminar ini bukan forum untuk mencari siapa yang salah. Seminar ini adalah forum untuk mencari: apa yang harus diperbaiki, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana memastikan MBG benar-benar menjadi investasi bagi masa depan bangsa,” ujar Hasbi.
Atas dasar itu, Forum Asta Cita Indonesia merumuskan sikap dalam empat prinsip: melanjutkan program, mengevaluasi pelaksanaan, memperbaiki sistem, dan mengawal anggaran.
“MBG bukan sekadar makanan gratis. MBG harus menjadi investasi manusia Indonesia,” kata Hasbi.
Forum Asta Cita Indonesia menegaskan pengawalan terhadap MBG harus tetap dilakukan secara objektif dengan menempatkan data, transparansi, akuntabilitas, keselamatan pangan dan kepentingan penerima manfaat sebagai bagian utama dalam evaluasi.
Dengan demikian, keberlanjutan MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas program tersebut berjalan, tetapi juga oleh kemampuan tata kelolanya menjawab persoalan di lapangan dan membuktikan manfaatnya bagi masyarakat.
(C8N)
#senyuman08
