Crew 8 News
PEKANBARU,- Himpunan Mahasiswa Pasaman Barat Riau (Hima Pasbar Riau) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Organisasi mahasiswa tersebut menilai selama hampir dua tahun memimpin lembaga legislatif, Ketua DPRD belum mampu menunjukkan capaian nyata yang dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Hima Pasbar Riau, Ahmad Fauzan, dalam keterangan terbuka kepada media, Senin. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Namun, ketiga fungsi tersebut dinilai belum berjalan maksimal di bawah kepemimpinan Ketua DPRD saat ini.
“Kami menilai sampai hari ini belum terlihat kerja nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat Pasaman Barat. Sebagai lembaga legislasi, publik berhak mengetahui apa saja kebijakan dan peraturan daerah yang telah berhasil dibuat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Ahmad Fauzan.
Ia mengatakan, berbagai persoalan mendasar masyarakat Pasaman Barat hingga kini masih menjadi keluhan yang belum terselesaikan secara serius. Mulai dari persoalan pendidikan, infrastruktur jalan, pelayanan publik, hingga kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih berjalan lambat tanpa pengawasan kuat dari DPRD.
Menurutnya, DPRD seharusnya tidak hanya menjalankan agenda seremonial atau kunjungan kerja yang minim dampak terhadap masyarakat. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Ketua DPRD dituntut mampu menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Jangan sampai jabatan dan fasilitas yang diberikan negara hanya menjadi simbol tanpa menghasilkan kinerja yang nyata. Ketua DPRD harus mampu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan sekadar hadir dalam kegiatan formal tanpa solusi konkret,” katanya.
Ahmad Fauzan juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai Ketua DPRD seharusnya berani mengambil sikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
“Pengawasan yang lemah hanya akan membuat berbagai persoalan daerah terus berulang tanpa solusi nyata. DPRD harus hadir sebagai pengontrol jalannya pemerintahan daerah,” ujarnya.
Sebagai organisasi mahasiswa yang mengusung fungsi social control, Hima Pasbar Riau menyebut kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah, sekaligus dorongan agar DPRD benar-benar menjalankan amanah rakyat secara profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dalam pernyataannya, Hima Pasbar Riau secara tegas menilai Ketua DPRD Pasaman Barat tidak kompeten menjalankan fungsi dan tugas sebagai pimpinan legislatif daerah.
“Atas dasar itu, kami secara terbuka menantang Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan audiensi terbuka di hadapan masyarakat dan mahasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tugas, fungsi, dan kinerja yang telah dijalankan,” tegas Fauzan.
Ia menyebut pihaknya siap memfasilitasi forum audiensi tersebut, baik dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat maupun di Provinsi Riau. Menurutnya, forum terbuka diperlukan agar masyarakat dapat mendengar langsung penjelasan terkait capaian kerja DPRD selama ini.
“Jangan bungkam kritik rakyat. Datang dan jelaskan secara terbuka apa yang telah diperbuat untuk masyarakat Pasaman Barat,” katanya lagi.
Hima Pasbar Riau juga memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam kepada Ketua DPRD Pasaman Barat untuk memberikan jawaban resmi atas tantangan audiensi terbuka tersebut.
“Dalam forum itu nanti, masyarakat akan melihat sejauh mana keberanian dan kompetensi Ketua DPRD Pasaman Barat dalam menjawab kritik serta mempertanggungjawabkan kinerjanya,” tutup Ahmad Fauzan.
(C8N)
#senyuman08
