CREW 8 NEWS|JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno, mengingatkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan aspek keselamatan diri setelah mengungkap dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Oegroseno menilai langkah tegas yang dilakukan Kapolri dalam mengungkap perkara tersebut berpotensi menimbulkan reaksi dari pihak-pihak yang tidak menghendaki pengungkapan kasus itu.
“Saya sampaikan kepada Pak Kapolri kita, kan saya di luar nih, hati-hati. Pasti beliau ini ada menjadi sasaran-sasaran orang yang tidak suka dengan (Suyudi),” ujar Oegroseno.
Ia juga mengingatkan agar kewaspadaan tidak hanya menjadi perhatian Kapolri, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.
Menurutnya, langkah penindakan terhadap pejabat berpangkat tinggi membutuhkan kehati-hatian, terutama menyangkut potensi ancaman terhadap keselamatan pribadi maupun keamanan pihak-pihak yang membantu pengungkapan perkara.
Dalam pernyataannya, Oegroseno turut mengingatkan peristiwa penyiraman air keras terhadap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, pada 2017.
Ia menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat bahwa ancaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara sensitif tidak boleh diabaikan.
Oegroseno menekankan pentingnya memberikan peringatan sejak dini apabila terdapat indikasi yang dapat mengancam keselamatan seseorang.
“Jadi kalau ada hal yang mengganggu, mengancam keselamatan jiwa seseorang, kalau kita tahu ya lebih bagus kita beritahu dari awal,” katanya.
Pernyataan tersebut membawa perhatian pada pentingnya sistem perlindungan terhadap pejabat penegak hukum, penyidik, saksi, serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam mengungkap perkara berisiko tinggi.
Dalam perkembangan perkara yang disampaikan kepada publik, empat perwira tinggi Polri disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Tiga tersangka dilaporkan ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Peringatan Oegroseno menjadi relevan apabila ditempatkan dalam konteks tanggung jawab negara melindungi aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya.
Pengungkapan perkara yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan kepolisian bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban individu, tetapi juga berkaitan dengan kredibilitas sistem pengawasan dan penegakan hukum di tubuh Polri.
Karena itu, keselamatan Kapolri Suyudi Ario Seto beserta penyidik dan pihak-pihak yang menangani perkara tersebut menjadi aspek penting yang patut mendapat perhatian.
Di sisi lain, Polri dituntut memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengungkap perkara, tetapi juga oleh kemampuan institusi memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara, tanpa pengecualian berdasarkan pangkat, jabatan, maupun kedudukan.
Pesan Oegroseno pada akhirnya mengandung dua kepentingan yang tidak terpisahkan, yakni menjaga keselamatan mereka yang menjalankan penegakan hukum dan menjaga institusi Polri agar tetap berdiri di atas prinsip supremasi hukum.
Sebab, perlindungan terhadap Kapolri bukan semata-mata perlindungan terhadap seorang pejabat, melainkan juga bagian dari upaya memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa intimidasi maupun ancaman.
(C8N)
#senyuman08






