Crew8 News, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penanganan sampah secara nasional melalui pendekatan hulu hingga hilir.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6).
Penanganan menyeluruh ditargetkan rampung sebelum 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi dengan melibatkan aktif pemerintah daerah.
“Presiden menargetkan penyelesaian persoalan sampah nasional pada 2029. Karena itu, seluruh pendekatan dan strategi telah dirancang, mulai dari skema hulu hingga hilir,” kata Hanif usai rapat.
Menurut Hanif, pendekatan hulu meliputi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sementara pendekatan hilir mencakup Waste to Energy (WTE) dan Refuse-Derived Fuel (RDF).
Presiden Prabowo juga meminta agar koordinasi dengan pemerintah daerah diperkuat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Hanif menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun langkah-langkah teknis implementasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa isu sampah telah menjadi masalah serius di berbagai daerah.
Pemerintah, kata Tito, telah mengidentifikasi 33 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan dikembangkan menjadi fasilitas konversi sampah menjadi energi.
“Itulah yang akan digunakan mekanisme Waste to Energy. Danantara akan berperan di sana,” ujar Tito.
Menteri Investasi dan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan kesiapan lembaganya untuk berinvestasi dalam proyek WTE, Ia juga menegaskan bahwa proyek ini akan melibatkan sektor swasta.
“Kami akan mengajak dunia usaha untuk berinvestasi bersama Danantara dalam program Waste to Energy ini,” kata Rosan.
Pemerintah berharap, percepatan skema pengelolaan sampah dari hulu ke hilir ini dapat memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan.(C8N)
