Catatan redaksi crew 8 news
Ketika negara memberi subsidi pupuk, itu bukan sekadar angka di APBN, itu adalah harapan petani kecil untuk bisa menanam, panen, dan hidup.
Namun di Solok, harapan itu dipermainkan, harga pupuk subsidi yang seharusnya terjangkau, kini melonjak liar, Rp150.000 per sak, bahkan lebih.
Lebih tragis, ini bukan kejadian baru, Ini sistem pembiaran yang nyaris telanjang, dilaporkan, diam, ditegur, diabaikan.
Ketika dinas pertanian, koperindag, bahkan Kabag SDA bungkam, dan aparat penegak hukum juga enggan bertindak, maka jelas sudah, negara sedang absen membela petaninya.
Di mana Satgas Ketahanan Pangan? Bukankah mereka garda pengaman distribusi dan pengawasan bahan pokok rakyat? Ketika pupuk, barang vital, dimainkan segelintir orang, Satgas pun ikut diam.
Maka kita harus bertanya, Satgas ada untuk siapa?
Jika ini dibiarkan, maka subsidi berubah menjadi sumber korupsi berjamaah, Yang rugi adalah petani, yang tertindas adalah rakyat, dan yang mati perlahan adalah kepercayaan publik pada negara.
Sudah waktunya pusat turun tangan. Satgas harus dirombak, Aparat harus turun, bukan hanya untuk menegur, tapi untuk membersihkan, Sebab, negara tidak boleh kalah dari mafia.
Pemerintah anggarkan subsidi pupuk lebih dari Rp25 triliun/tahun, pelanggaran HET adalah pelanggaran Peraturan Menteri,vUnsur Satgas Pangan, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi/Perdagangan.
(C8N)
