Crew 8 News
KABUPATEN SOLOK,-Proses transisi kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok diharapkan tidak mengganggu tata kelola administrasi Tunjangan Daerah Khusus (TKG) bagi para guru yang bertugas di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan akses pendidikan.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara Sumatera Barat, Mevrizal SH MH. Menurutnya, keberlangsungan administrasi TKG sangat penting dalam menjaga stabilitas pelayanan pendidikan di daerah tertinggal.
“Sehubungan dengan adanya transisi kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, kami berharap tata kelola administrasi Tunjangan Daerah Khusus tetap berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah direncanakan. Saat ini tentu ada proses penyesuaian administratif, namun harapannya tidak menghambat kontinuitas hak-hak guru,” ujar Mevrizal, Selasa.
Ia menilai TKG bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk keberpihakan negara terhadap guru-guru yang mengabdi di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan sarana pendidikan.
Menurut Mevrizal, guru di daerah khusus memiliki beban pengabdian yang tidak ringan. Selain menghadapi keterbatasan infrastruktur, mereka juga dituntut menjaga kualitas pendidikan di tengah kondisi lapangan yang jauh berbeda dibanding wilayah perkotaan.
Karena itu, kata dia, proses transisi birokrasi semestinya tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan yang menyangkut hak tenaga pendidik dan masa depan generasi daerah.
“Jangan sampai dinamika pergantian pejabat justru menimbulkan ketidakpastian di tingkat sekolah. Guru-guru di daerah tertinggal membutuhkan dukungan moral dan kepastian administrasi agar tetap fokus menjalankan tugas pendidikan,” katanya.
Mevrizal juga mendorong agar koordinasi antara pihak dinas, operator sekolah, serta kepala satuan pendidikan terus diperkuat selama masa penyesuaian internal berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik akan meminimalisir munculnya kebingungan ataupun informasi yang simpang siur di lapangan.
Selain itu, ia meminta seluruh pihak tetap menjaga profesionalisme birokrasi dan tidak menjadikan proses pergantian kepemimpinan sebagai alasan terhambatnya pelayanan dasar masyarakat.
“Pendidikan di daerah tertinggal harus tetap menjadi perhatian bersama. TKG ini bukan hanya soal tunjangan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil,” tegasnya.
ARUN Sumbar, lanjut Mevrizal, akan terus mendorong penguatan tata kelola pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan dan perlindungan hak-hak guru di daerah.
Di sisi lain, sejumlah sekolah di Kabupaten Solok disebut masih menunggu perkembangan tahapan verifikasi dan validasi administrasi TKG. Meski demikian, aktivitas administrasi di tingkat sekolah tetap berjalan sambil menunggu proses penyesuaian internal di lingkungan dinas selesai dilakukan.
Para tenaga pendidik berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga hak-hak guru tetap menjadi prioritas, terutama demi keberlanjutan pendidikan yang adil bagi daerah tertinggal dan wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
(C8N)
#senyuman08
