Cilacap, Crew8 News,— Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilainya selama ini tidak sepenuhnya memberi manfaat bagi negara, bahkan menyebut ada pemilik tambang dan perkebunan yang “berkhianat” karena hasil usaha tidak ditempatkan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan jajaran menteri, pelaku industri, investor, dan para pemangku kepentingan sektor strategis nasional dalam momentum peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi yang disebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional.
“Saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Pidato tersebut segera menyita perhatian publik karena dinilai sebagai sinyal keras pemerintah terhadap praktik pengelolaan sumber daya yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati di luar negeri.
Menurut Prabowo, arah pembangunan nasional ke depan harus bertumpu pada hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan kedaulatan ekonomi. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya strategis lainnya berputar di dalam negeri, memperkuat industri nasional, memperbesar investasi domestik, dan membuka lapangan kerja.
Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap disebut menjadi salah satu tonggak percepatan agenda tersebut.
Proyek-proyek yang diluncurkan mencakup pengembangan industri pengolahan dan penguatan rantai nilai sektor strategis yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Presiden menegaskan, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi paradoks kekayaan alam: sumber daya melimpah, namun manfaat ekonominya tidak optimal dinikmati rakyat.
Karena itu, hilirisasi diposisikan bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi strategi geopolitik dan jalan menuju kemandirian nasional.
“Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita dikuasai pihak-pihak yang hasil usahanya tidak kembali untuk kepentingan bangsa,” tegasnya.
Pernyataan “berkhianat” yang digunakan Presiden menjadi sorotan karena mengandung pesan politik dan ekonomi yang kuat. Sejumlah pengamat melihat pernyataan itu sebagai peringatan kepada pemegang konsesi agar tidak hanya menikmati fasilitas negara, tetapi juga memenuhi tanggung jawab kebangsaan.
Dalam konteks itu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak segan mengambil langkah korektif terhadap praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional. Negara, menurutnya, tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir elite ekonomi.
Agenda hilirisasi sendiri menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan industri berbasis nilai tambah agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas mentah.
Dalam beberapa kesempatan, Prabowo berulang kali menyebut penguasaan sumber daya harus kembali pada amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pidato di Cilacap itu juga dibaca sebagai pesan kepada investor bahwa pemerintah membuka ruang investasi, namun menuntut komitmen terhadap kepentingan nasional. Investasi, menurut pemerintah, harus menghasilkan dampak ekonomi nyata di dalam negeri, bukan justru menyebabkan capital flight atau pengalihan keuntungan ke luar Indonesia.
Di sisi lain, proyek hilirisasi yang di-groundbreaking diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah meyakini penguatan industri domestik merupakan kunci menghadapi tekanan geopolitik, volatilitas harga komoditas, hingga persaingan ekonomi dunia.
Momentum peluncuran 13 proyek ini juga dipandang sebagai kelanjutan strategi hilirisasi yang sebelumnya dimulai di sektor mineral, lalu diperluas ke berbagai sektor strategis lainnya, termasuk energi dan agroindustri.
Dalam pidatonya, Presiden juga menggarisbawahi bahwa negara tidak akan mentoleransi pola lama di mana kekayaan nasional hanya dinikmati kelompok tertentu. Menurutnya, pembangunan harus berbasis keadilan ekonomi dan keberpihakan pada rakyat.
Pernyataan itu mendapat resonansi luas karena muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik soal tata kelola tambang, pengelolaan sumber daya alam, dan komitmen nasionalisme ekonomi.
Bagi pemerintah, hilirisasi bukan hanya agenda ekonomi teknokratis, tetapi juga proyek kebangsaan. Karena itu, keberhasilan program ini dinilai akan sangat bergantung pada disiplin pengawasan, komitmen investasi, serta keseriusan memastikan manfaat sumber daya tidak bocor keluar negeri.
Groundbreaking di Cilacap pun menjadi lebih dari seremoni pembangunan proyek. Ia berubah menjadi panggung penegasan arah politik ekonomi negara, bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk Indonesia.
Dengan nada tegas, Prabowo menutup pesannya dengan penekanan bahwa era pembiaran terhadap kebocoran manfaat sumber daya harus diakhiri. Negara, menurutnya, harus hadir mengoreksi, mengendalikan, dan memastikan seluruh kekayaan strategis nasional kembali bermuara pada kepentingan rakyat.
Pernyataan itu diperkirakan akan menjadi salah satu pesan politik ekonomi paling menonjol dari agenda hilirisasi nasional tahun ini, sekaligus menandai sikap keras pemerintah terhadap tata kelola sumber daya yang dinilai menyimpang dari kepentingan negara.
(C8N)
#senyuman08
