Jakarta, Crew8 News,– Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi menyerahkan laporan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026). Penyerahan ini menandai berakhirnya masa tugas komisi yang dibentuk sejak November 2025 sekaligus menjadi titik awal implementasi reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyerahkan dokumen berisi 10 buku rekomendasi yang memuat peta jalan transformasi Polri hingga 2029. Ia menyatakan laporan tersebut tidak hanya berisi evaluasi, tetapi juga langkah konkret yang dapat segera dijalankan pemerintah.
“Rekomendasi ini mencakup pembenahan struktur, peningkatan profesionalisme, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas,” ujar Jimly.
Ia menjelaskan, fokus reformasi meliputi modernisasi kelembagaan, perbaikan sistem rekrutmen dan pendidikan, serta peningkatan transparansi penegakan hukum. Selain itu, komisi juga menyoroti pentingnya perubahan kultur di internal Polri guna mendorong integritas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Presiden Prabowo Subianto menyambut laporan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada. Menurutnya, reformasi Polri menjadi bagian penting dari agenda besar reformasi hukum nasional.
“Pemerintah akan mempelajari dan segera mengeksekusi langkah-langkah prioritas demi mewujudkan Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat,” kata Presiden.
Pemerintah, lanjutnya, akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan terukur. Sejumlah program prioritas ditargetkan mulai dijalankan dalam waktu dekat.
Sepuluh buku rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari reformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, hingga penguatan hubungan Polri dengan masyarakat. Dokumen ini juga dilengkapi indikator kinerja untuk memantau progres pelaksanaan reformasi.
Penyerahan laporan ini menjadi momentum penting bagi perbaikan institusi kepolisian. Namun, sejumlah pihak menilai tantangan terbesar berada pada tahap implementasi, terutama dalam mengatasi resistensi internal dan memastikan konsistensi kebijakan.
Dengan rampungnya tugas komisi, arah reformasi Polri kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Publik menanti realisasi konkret dari rekomendasi yang telah disusun guna menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.
(C8N)
#senyuman08
