CREW 8 NEWS| PADANG
Dibukanya seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Tahun 2026 mulai memunculkan sejumlah nama yang dinilai potensial. Salah satu figur yang disebut adalah Syefdinon, S.Sos., M.M., birokrat senior Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar.
Ketua ARUN Sumatera Barat, Mevrizal, S.H., M.H., menilai seleksi Sekda kali ini merupakan momentum strategis bagi pemerintahan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra untuk memperkuat konsolidasi birokrasi sekaligus meningkatkan akselerasi anggaran dan pembangunan.
Mevrizal mengatakan dirinya mencermati berbagai catatan mengenai kinerja anggaran dan pelaksanaan program di Kabupaten Solok. Meski demikian, ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak serta-merta diterjemahkan sebagai kegagalan pemerintahan JFP–Candra.
“Saya ikut memperhatikan perkembangan ini. Tetapi bukan berarti pemerintahan yang dipimpin JFP–Candra gagal. Masih ada ruang dan waktu sekitar tiga tahun ke depan untuk memperbaiki performa pengendalian anggaran dan program sesuai asas manfaat dan ketepatan waktu,” kata Mevrizal.15/8 dikantornya
Menurut dia, salah satu faktor penting dalam memperbaiki performa tersebut adalah kemampuan kepala daerah menyusun squad birokrasi yang kuat, termasuk menempatkan Sekda yang mampu mengonsolidasikan OPD dan memperkuat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ini sangat tergantung pada penyusunan squad dan kemampuan akselerasinya bersama TAPD. Karena itu Kabupaten Solok membutuhkan Sekda yang mumpuni, kuat secara manajerial dan mampu melakukan akselerasi lintas sektoral,” ujarnya.
Tekanan Informal Harus Menjadi Evaluasi
Mevrizal juga menyoroti rumor yang berkembang di ruang publik mengenai adanya tekanan informal yang disebut-sebut turut memengaruhi ritme kerja birokrasi. Menurut dia, rumor tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum dibuktikan, tetapi pemerintah daerah perlu menjadikannya sebagai bahan evaluasi tata kelola.
“Kalau memang ada resistensi atau tekanan informal yang kemudian berimplikasi terhadap menurunnya performa birokrasi, itu harus dibenahi. Pemerintahan harus berjalan berdasarkan aturan, kewenangan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Menurut Mevrizal, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena keterlambatan akselerasi anggaran dan pembangunan pada akhirnya bukan sekadar persoalan administrasi. Dampaknya bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Sekda mendatang menurutnya harus mampu berperan sebagai stabilizer birokrasi sekaligus akselerator pembangunan.
Mevrizal Sebut Syefdinon
Di antara nama yang berkembang, Mevrizal secara terbuka menyebut Syefdinon, S.Sos., M.M. sebagai salah satu figur yang menurutnya patut dipertimbangkan untuk mengambil bagian dalam seleksi terbuka tersebut.
Syefdinon saat ini menjabat Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, ia pernah memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat. Pengalaman memimpin OPD dengan karakter berbeda itu dinilai Mevrizal menjadi salah satu rekam jejak yang menarik untuk diperhatikan.
“Saya mendengar nama Syefdinon dibicarakan oleh sejumlah tokoh. Karena itu saya mencoba mempelajari rekam jejak dan track record-nya. Menurut saya, cukup banyak unsur dan indikator yang dibutuhkan Kabupaten Solok hari ini terdapat pada sosok tersebut,” ujar Mevrizal.
Menurutnya, pengalaman di sektor pendapatan daerah memberikan perspektif mengenai fiskal dan pengelolaan pendapatan, sementara pengalaman memimpin perangkat daerah teknis memperluas kapasitas koordinasi dan implementasi program.
Namun, Mevrizal menegaskan bahwa pandangannya tersebut bukan berarti mendahului proses Pansel ataupun menempatkan Syefdinon sebagai kandidat yang pasti mengikuti seleksi.
“Saya justru berharap beliau mau muncul dan mengambil bagian. Kalau bersedia mendaftar, biarkan kapasitasnya diuji bersama kandidat-kandidat lain melalui mekanisme seleksi yang objektif dan transparan. Pansel yang kemudian menilai siapa yang terbaik,” katanya.
Bukan Sekadar Mengisi Kursi Sekda
Menurut Mevrizal, Sekda Kabupaten Solok mendatang tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. Sekda harus mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam kerja OPD, memperkuat TAPD, memecahkan hambatan lintas sektoral serta membangun ritme kerja yang terukur.
Catatan DPRD, pandangan pengamat dan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait kinerja anggaran dan pembangunan, kata dia, harus dijadikan bahan evaluasi.
“Saya tidak ingin menyebut kondisi ini sebagai ketidakmampuan. Saya melihatnya lebih kepada etos kerja, koordinasi dan kemampuan manajerial yang masih perlu diperkuat. Untuk jabatan Sekda, kapasitas seperti itu tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Mevrizal berharap proses seleksi terbuka menghasilkan kompetisi sehat antara birokrat-birokrat terbaik. Integritas, kompetensi, keberanian mengambil keputusan, kemampuan berkomunikasi dan kapasitas mengendalikan birokrasi menurutnya harus menjadi ukuran utama.
“Pemerintahan JFP–Candra masih mempunyai kesempatan besar memperbaiki performa. Kabupaten Solok harus keluar dari jeratan minimnya akselerasi dalam menuntaskan tanggung jawab dan menjawab harapan masyarakat. Sekda yang tepat dapat menjadi salah satu kunci untuk melakukan itu,” kata Mevrizal.
Seleksi terbuka Sekda Kabupaten Solok Tahun 2026 dibuka berdasarkan Pengumuman Nomor 800/02/PANSEL-JPTP-KAB.SOLOK/2026, dengan masa pendaftaran 13–27 Agustus 2026. Hingga berita ini disusun, penyebutan Syefdinon dalam konteks tersebut merupakan pandangan dan harapan agar yang bersangkutan mengikuti seleksi, bukan konfirmasi bahwa Syefdinon telah mendaftarkan diri sebagai peserta.
