KOTO BARU | CREW 8 NEWS
Bencana galodo yang melanda Kabupaten Solok beberapa hari terakhir masih menyisakan duka dan kerusakan pada sejumlah fasilitas pemerintahan. Namun, kondisi tanggap darurat tidak membuat seluruh aktivitas pemerintahan berhenti.
DPRD Kabupaten Solok kembali menjalankan agenda kelembagaan yang sempat terdampak akibat bencana. Senin (28/9/2026), para wakil rakyat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok mengenai Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027.
Paripurna digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip di Koto Baru. Pemindahan lokasi rapat dilakukan karena gedung DPRD Kabupaten Solok masih terdampak bencana dan belum dapat digunakan sebagaimana kondisi normal.
Situasi tersebut menjadi gambaran bahwa proses pemerintahan harus tetap berjalan meskipun daerah sedang menghadapi keadaan darurat.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Hadir jajaran anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, pimpinan OPD, camat serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Rapat paripurna berlangsung dengan suasana berbeda dibandingkan biasanya. Kesedihan akibat bencana masih terasa, sementara sebagian anggota DPRD dalam beberapa hari terakhir juga terlibat dalam pemantauan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak.
Namun, agenda penganggaran tidak dapat sepenuhnya ditunda.
Pembahasan RAPBD 2027 menjadi bagian penting dalam memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap memiliki dasar perencanaan. Terlebih, kondisi pascabencana diperkirakan akan memengaruhi kebutuhan anggaran, prioritas pembangunan, infrastruktur, pelayanan dasar hingga program pemulihan masyarakat.
Pandangan fraksi-fraksi DPRD pun banyak diarahkan pada kondisi tersebut.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Drh. Basrizal, meminta agar penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan realistis. Penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, pertanian dan pendidikan menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.
PKS juga menekankan perlunya perhatian terhadap nagari yang masih membutuhkan percepatan pembangunan serta sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Hafni Hafiz menilai RAPBD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan warga yang terdampak bencana. Menurut pandangan fraksi, pelayanan publik dan bantuan masyarakat harus dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.
Mitigasi bencana, evaluasi penanganan, normalisasi serta edukasi kepada masyarakat juga dinilai perlu diperkuat. Pemerintah daerah didorong meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Fraksi PPP melalui Endang Fitri Ayu Karlina menitikberatkan perhatian pada penguatan pelayanan publik. Sejumlah aspek seperti peningkatan PAD, digitalisasi pendapatan, validitas data objek pajak, pengelolaan aset serta serapan anggaran turut menjadi catatan.
Fraksi PAN melalui Misardi, S.Sos., mengingatkan pentingnya skala prioritas dalam kondisi fiskal daerah. Program yang mendesak bagi masyarakat harus ditempatkan pada posisi utama, sedangkan belanja yang kurang produktif perlu dievaluasi.
Pertanian, UMKM, pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan serta perlindungan sosial juga masuk dalam perhatian Fraksi PAN.
Fraksi Demokrat melalui Ismael Koto, SH., menyampaikan keprihatinan atas bencana yang terjadi. Selain persoalan kebencanaan, fraksi tersebut meminta penjelasan mengenai perkembangan pendapatan daerah, capaian RPJMD, serapan anggaran serta pengisian struktur OPD yang masih kosong.
Persoalan PPPK paruh waktu, sistem manajemen talenta, target kinerja, perbaikan fasilitas pemerintahan dan kondisi masyarakat terdampak bencana juga menjadi perhatian.
Fraksi NasDem melalui Tony Devisa menyoroti kebutuhan pemulihan pascabencana, terutama sarana dan prasarana, air bersih serta infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Fraksi Golkar melalui Olzaheri menyoroti PAD, SiLPA dan kebutuhan penanganan pascabencana. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinilai diperlukan agar belanja pemerintah benar-benar sesuai sasaran dan skala prioritas.
Sedangkan Fraksi Hanura-PDIP melalui Sultan Muhammad Bahri meminta RAPBD 2027 memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertanian, UMKM, ekonomi masyarakat dan infrastruktur dasar menjadi sejumlah sektor yang disebut dalam pandangan fraksi.
Seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui agar pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dalam rapat tersebut juga menyoroti sejumlah agenda yang perlu segera ditindaklanjuti.
Penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan dapat direalisasikan pada akhir tahun. Evaluasi APBD Perubahan juga perlu segera dibahas dan diagendakan melalui Badan Musyawarah.
Kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana juga perlu terus dipantau.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa tanggap darurat tidak hanya berbicara mengenai penanganan korban dan kerusakan fisik. Pemerintah daerah juga harus memastikan proses administrasi, penganggaran, pelayanan publik dan pengambilan kebijakan tetap berjalan.
Bagi DPRD Kabupaten Solok, pelaksanaan paripurna di lokasi sementara menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan fungsi kelembagaan.
Gedung DPRD boleh saja mengalami kerusakan dan agenda tertentu harus mengalami penyesuaian akibat bencana. Namun, proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat tidak boleh kehilangan arah.
Terlebih, APBD 2027 nantinya akan menjadi instrumen penting dalam menentukan program pembangunan daerah, termasuk kebutuhan yang muncul akibat bencana.
Karena itu, suasana paripurna kali ini tidak hanya berbicara tentang angka-angka anggaran. Di balik pembahasan RAPBD, terdapat kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan.
Dari Koto Baru, proses pemerintahan Kabupaten Solok kembali bergerak.
Di tengah kondisi daerah yang masih berduka, para wakil rakyat menjalankan kembali fungsi penganggaran dan pengawasan. Pemerintah daerah pun dituntut memastikan kebijakan yang lahir nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
Galodo telah mengganggu banyak aktivitas pemerintahan. Tetapi tata kelola pemerintahan harus tetap berjalan. Penanganan darurat dan agenda pembangunan tidak harus saling menunggu—keduanya perlu berjalan beriringan agar masyarakat dapat segera pulih dan Kabupaten Solok bangkit kembali.
(C8N)
#senyuman08
