CREW 8 NEWS | SOLOK
Wakil Bupati Solok H. Candra angkat bicara terkait polemik tidak hadirnya dirinya dalam agenda pelepasan kontingen Kabupaten Solok yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026.
Candra mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya agenda pelepasan kontingen tersebut. Ia juga menyebut tidak menerima delegasi secara langsung dari Bupati Solok Jon Firman Pandu untuk menghadiri maupun memimpin kegiatan tersebut.
“Kalau Bupati mengatakan sudah mendelegasikan kepada saya, silakan ditanyakan kembali kepada beliau. Saya siap dikonfrontir,” kata Candra saat dikonfirmasi.
Menurut Candra, berdasarkan rundown kegiatan yang diterimanya, agenda pelepasan kontingen Porprov tidak tercantum dalam jadwalnya. Saat dikonfirmasi kepada ajudannya, juga tidak ada pembaruan jadwal terkait agenda tersebut.
Ia juga mengaku tidak menerima informasi mengenai adanya delegasi dari Bupati.
Meski demikian, Candra memilih tidak memperbesar persoalan tersebut. Ia mengatakan tetap berpikir positif terhadap kemungkinan terjadinya miskomunikasi dalam penyampaian delegasi.
“Bisa saja Bupati lupa, atau memang didelegasikan tetapi tidak secara langsung kepada saya. Mungkin melalui Sespri dan kemudian ke protokoler. Tetapi saya memang tidak mengetahui agenda penting daerah tersebut,” ujarnya.
Candra menegaskan, selama menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati dan mendampingi Bupati Jon Firman Pandu, setiap delegasi yang diterimanya selalu dilaksanakan.
“Sepanjang sejarah perjalanan saya sebagai pendamping beliau jadi Wakil Bupati, belum satu pun delegasi lisan ataupun tulisan yang tidak saya kerjakan. Walaupun berbenturan dengan agenda saya, saya tetap dahulukan delegasi beliau, dan saya laporkan setelah selesai melalui sambungan telekomunikasi,” katanya.
Karena itu, Candra mengaku heran apabila persoalan ketidakhadirannya dalam agenda pelepasan kontingen Porprov kemudian berkembang menjadi polemik.
“Saya heran juga kok seolah keadaan terlalu didramatisasi sedemikian rupa,” ujarnya.
Berada di Posko Tanggap Darurat
Candra menjelaskan, pada hari kegiatan tersebut dirinya berada di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Solok.
Menurut dia, keberadaannya di posko berkaitan dengan penanganan bencana yang masih berlangsung. Partisipasi berbagai lembaga dan unsur pemerintah daerah juga terus berdatangan untuk mendukung penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.
“Saya memang berada di posko utama tanggap darurat bencana, karena partisipasi lembaga dan rekan-rekan pemerintah daerah datang silih berganti. Memang keberadaan saya di sekitar wilayah terdampak, menerima tamu dan mendampingi mereka melihat dampak dan upaya penanganan dan pemulihan oleh Satgas Bencana, TNI, Polri, BNPB, BPBD serta lainnya,” jelasnya.
Candra mengatakan kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama karena pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan besar dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Saya mengakui kita semua memang berada di situasi yang serba memprihatinkan. Di tengah keprihatinan tersebut, marilah kita sama-sama saling menjaga bagaimana kita bisa keluar bersama dan pulih dari musibah yang melanda,” katanya.
Soroti Komunikasi dengan KONI
Selain soal delegasi dari Bupati, Candra juga menilai komunikasi dari pihak KONI Kabupaten Solok perlu menjadi perhatian ke depan.
Menurutnya, polemik tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila ada komunikasi langsung dari pihak KONI ketika Bupati berhalangan hadir dalam agenda pelepasan kontingen.
“Sangat disayangkan juga Ketua KONI tidak menelepon saya kalau hari itu Bupati berhalangan hadir, sehingga polemik seperti ini tidak harus terjadi di tengah situasi keprihatinan yang kita hadapi,” ujarnya.
Candra mengatakan, komunikasi sederhana sebenarnya dapat dilakukan untuk memastikan agenda tersebut tetap dihadiri oleh unsur pimpinan daerah.
“Kan bisa saja diberitahu kalau Bupati menjemput Wamendagri ke Padang. Saya tidak diberitahu kalau ada agenda penting pelepasan pejuang olahraga Porprov tersebut,” katanya.
Menurut Candra, persoalan tersebut menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar komunikasi antarlembaga pemerintahan dan organisasi olahraga dapat diperbaiki.
“Sangat disayangkan. Ini perlu menjadi perhatian bersama ke depannya,” ujarnya.
Tak Ingin Polemik Berkepanjangan
Terkait persoalan delegasi pelepasan kontingen Porprov, Candra kembali mempersilakan agar informasi tersebut dikonfirmasi langsung kepada Bupati Solok.
“Sekali lagi soal delegasi dalam permasalahan pelepasan atlet Porprov, silakan ditanyakan saja kembali,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak ingin polemik tersebut mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang membutuhkan pembenahan dan percepatan di berbagai lini.
“Saya tak ingin berpolemik di tengah tugas-tugas pemerintahan yang perlu pembenahan dan percepatan di segala lini. Saya fokus saja pada tanggung jawab saya sebagai Wakil Bupati. Berpolemik merugikan masyarakat, ujungnya untuk apa,” kata Candra.
Sebelumnya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan telah memerintahkan Wakil Bupati untuk melepas kontingen Kabupaten Solok yang akan berlaga pada Porprov XVI Sumbar 2026.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat klarifikasi dari Candra yang mengaku tidak mengetahui adanya delegasi tersebut.
Dengan demikian, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyampaian delegasi untuk agenda pelepasan kontingen. Candra menyatakan tidak menerima informasi tersebut, sementara Bupati sebelumnya menyebut telah mendelegasikan tugas itu kepada Wakil Bupati.
Candra memilih tidak memperpanjang persoalan tersebut dan menyatakan akan tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan, terutama di tengah proses penanganan dan pemulihan bencana di Kabupaten Solok.
(C8N)
#senyuman08
