AROSUKA, Crew 8 News,- Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Solok dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi capaian yang patut diapresiasi. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun di balik euforia raihan WTP tersebut, terdapat pekerjaan besar yang terus berlangsung, yakni memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara konsisten oleh perangkat daerah. Upaya inilah yang menjadi salah satu ukuran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Berdasarkan Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), Pemerintah Kabupaten Solok masih terus melakukan berbagai langkah perbaikan terhadap temuan-temuan audit yang ditemukan BPK. Hingga akhir tahun 2024, tercatat sebanyak 222 rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah memperoleh tindak lanjut sesuai rekomendasi auditor, meskipun masih terdapat beberapa rekomendasi yang memerlukan penyelesaian lanjutan.
Dalam proses tersebut, peran Inspektorat Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok menjadi sangat penting. Ketiga perangkat daerah ini berada di garis depan dalam mengawal pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK serta memastikan berbagai perbaikan tata kelola dapat berjalan secara sistematis.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan dan tindak lanjut yang tersedia, Inspektorat Daerah, BKD, dan Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang menonjol dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (TLRHP) di OPD nya masing masing selain juga sebagai OPD yang berperan penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Ketiganya berperan aktif dalam proses monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, penataan administrasi keuangan dan aset daerah, serta koordinasi penyelesaian berbagai rekomendasi yang diberikan BPK.
Inspektorat Daerah memiliki fungsi strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK maupun hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam proses penyelesaian kerugian daerah, pengawasan khusus, serta penguatan sistem pengendalian intern yang menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu, Badan Keuangan Daerah menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam penataan administrasi keuangan dan aset daerah. Dalam sejumlah rekomendasi BPK terkait pengamanan aset pemerintah daerah, inventarisasi barang milik daerah, serta penyempurnaan administrasi aset, BKD menjadi salah satu OPD yang mendapat mandat untuk memastikan proses tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Sekretariat Daerah menjalankan fungsi koordinatif yang sangat penting dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi pemeriksaan. Setda berperan menghubungkan berbagai perangkat daerah serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, peran yang dijalankan ketiga OPD tersebut menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan suatu daerah mempertahankan opini WTP tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyusunan laporan keuangan, tetapi juga oleh keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi auditor.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa opini WTP seharusnya tidak dipandang sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, opini tersebut harus menjadi pemicu untuk terus memperkuat budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, kualitas tata kelola tidak hanya diukur dari opini audit yang diraih, melainkan juga dari kemampuan pemerintah memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan.
Dalam sejumlah laporan pemeriksaan sebelumnya, BPK masih menemukan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian, mulai dari pengelolaan aset, administrasi keuangan, hingga tindak lanjut atas temuan-temuan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan. Karena itu, keberhasilan perangkat daerah dalam mengawal dan menuntaskan rekomendasi auditor menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, di balik raihan WTP yang patut disyukuri, terdapat kerja panjang yang terus dilakukan oleh berbagai perangkat daerah. Inspektorat Daerah, BKD, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok menjadi contoh bagaimana budaya akuntabilitas dibangun melalui pengawasan, koordinasi, pembinaan, serta komitmen untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, mempertahankan opini WTP tentu merupakan capaian yang membanggakan. Namun yang lebih penting adalah memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara konsisten sehingga tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas.
(C8N)
#senyuman08
