CREW 8 NEWS, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah fakta hasil penyidikan, termasuk dugaan keterlibatan empat perwira tinggi Polri yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri mengungkap bahwa penyidikan menemukan dugaan praktik penyadapan yang tidak melalui mekanisme dan prosedur hukum sebagaimana mestinya. Dugaan pelanggaran itu mencakup pemberian perintah penyadapan, penentuan target, pengoperasian sistem, distribusi hasil penyadapan hingga penghapusan data elektronik.
Empat tersangka yang diungkap Kapolri masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Ahrie Sonta Nasution.
DUGAAN PERINTAH BERASAL DARI MANTAN KAPOLRI
Kapolri menjelaskan, berdasarkan materi penyidikan, tersangka LSP diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan, baik secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp.
LSP juga diduga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
Sementara itu, tersangka SU diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP.
Tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan melalui SU, kemudian memberikan persetujuan pelaksanaan melalui pesan WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Adapun tersangka AS diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melaksanakan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara serta log aktivitas.
SASARAN PENYADAPAN MELUAS
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya terbatas kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pihak yang disebut masuk dalam daftar sasaran meliputi lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini memiliki cakupan yang luas dan menyangkut berbagai unsur penyelenggara negara maupun masyarakat sipil.
Namun, daftar pihak yang menjadi sasaran dugaan penyadapan tidak serta-merta menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana. Daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan kepolisian.
POLRI TERAPKAN SEJUMLAH PASAL PIDANA
Dalam perkara ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menerapkan sejumlah ketentuan pidana.
Untuk dugaan penyadapan, penyidik menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dugaan penghilangan data elektronik dikaitkan dengan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sementara dugaan akses ilegal dikaitkan dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan penyertaan maupun tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Kapolri menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka.
KOMISI III DPR JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan parlemen terhadap proses penegakan hukum.
Sebelum rapat berlangsung, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal dibuka secara transparan, termasuk dugaan rangkaian tindakan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
DPR juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan adanya tindakan lain di luar penyadapan yang perlu didalami aparat penegak hukum.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi institusi Polri dalam membuktikan komitmennya terhadap supremasi hukum, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan.
Proses penyidikan selanjutnya akan menentukan sejauh mana dugaan keterlibatan masing-masing tersangka dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(C8N)
#senyuman08
