Crew8 News,Padang, 24 Juni 2025 – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah resmi dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil ke Ombudsman RI Perwakilan Sumbar atas dugaan maladministrasi dalam penerbitan rekomendasi izin berusaha kehutanan untuk PT Sumber Permata Sipora (SPS) di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai.
Pelaporan dilakukan Selasa (24/6) oleh gabungan organisasi sipil dan lingkungan, termasuk Yayasan Citra Mandiri Mentawai, WALHI Sumbar, LBH Padang, PBHI Sumbar, Perkumpulan Qbar, LP2M, Forum Mahasiswa Mentawai, hingga advokat Samratul Fuad.
“Rekomendasi Mahyeldi yang dikeluarkan pada 25 April 2016 menjadi pintu masuk eksploitasi hutan Sipora yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat adat,” kata juru bicara Koalisi, Tommy Adam.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat bernomor 522.1/81/Periz/BKM&PPT/IV-2016, dokumen inilah yang menjadi dasar terbitnya persetujuan prinsip PBPH dari Kementerian LHK dan BKPM untuk PT SPS.
Koalisi menilai penerbitan surat tersebut sarat cacat hukum karena tidak memperhatikan status Pulau Sipora sebagai pulau kecil di bawah perlindungan UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, luas Sipora yang hanya 615,18 km² semestinya membatasi kegiatan komersial berbasis hutan skala besar.
“Pemanfaatan kawasan di pulau kecil seperti Sipora harus memprioritaskan konservasi, pendidikan, dan kearifan lokal, bukan penebangan hutan,” kata Tommy.
Tak hanya soal izin, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT SPS juga dinilai bermasalah, beberapa kejanggalan yang ditemukan antara lain:
Lokasi koordinat izin tidak sesuai fakta lapangan
Tidak ada data primer terkait satwa endemik dan wilayah terdampak
Ketiadaan kajian kebencanaan di wilayah rawan tsunami dan gempa
Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
Tak dianalisisnya dampak terhadap kelompok marginal seperti ibu rumah tangga pembudidaya pangan lokal
Tidak jelasnya sumber material pembangunan jalan sepanjang 130 km
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian serius terhadap perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal,” tegas Samratul Fuad.
Koalisi mendesak Ombudsman Sumbar untuk segera memeriksa dugaan maladministrasi Mahyeldi dan merekomendasikan evaluasi total atas izin PBPH PT SPS, mereka juga mendorong pembentukan tim independen untuk menelusuri potensi konflik kepentingan dalam proyek ini.
“Ini bukan soal satu izin. Ini soal integritas kebijakan tata kelola hutan dan perlindungan pulau kecil yang sedang dipertaruhkan,” ujar perwakilan WALHI Sumbar.
Pulau Sipora tidak hanya rumah bagi masyarakat adat Mentawai, tapi jugakawasan ekologi yang rentan rusak bila salah kelola. Ketika izin dikeluarkan tanpa studi mendalam dan partisipasi rakyat, maka kerusakan hanya tinggal menunggu waktu.
(C8N)
#gubernur Sumbar #mahyeldi #mentawai #sipora
