Crew 8 News – Solok,- Publik Kabupaten Solok semakin mempertanyakan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah lembaga tersebut dinilai tidak bersuara terhadap berbagai persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Sejumlah isu krusial muncul dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari polemik harga distribusi pupuk subsidi, meritokrasi kepegawaian yang sarat kepentingan politik, hingga penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh aparat penegak hukum. Namun, DPRD Kabupaten Solok justru tidak terdengar memberikan pernyataan resmi ataupun sikap politik yang jelas.
Kondisi ini diperparah dengan tidak dilaporkannya hasil verifikasi Panitia Khusus (Pansus) oleh Pemerintah Kabupaten Solok ke DPRD. Meski hasil kerja pansus menyangkut kepentingan publik, lembaga dewan tetap diam dan tidak menindaklanjutinya.
Di sektor pendidikan, maraknya pungutan liar (pungli) berkedok komite sekolah juga tak pernah mendapat reaksi serius dari DPRD. Padahal, keluhan masyarakat semakin banyak, namun dewan justru seolah abai.
“DPRD ini kan mewakili rakyat. Tapi ketika persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat terjadi, mereka seakan tidak ada,” ungkap NP salah seorang tokoh masyarakat di Solok, Senin (15/9).
Sunyinya sikap DPRD menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik. Terlebih, muncul dugaan adanya keterlibatan beberapa oknum anggota DPRD dalam aktivitas PETI. Kondisi ini menambah sorotan tajam bahwa lembaga wakil rakyat kehilangan fungsi pengawasan dan keberanian politiknya.
Padahal, berdasarkan regulasi, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mandat ini diberikan masyarakat melalui pemilu dengan harapan agar setiap kebijakan daerah berpihak pada rakyat.
Namun, realitasnya justru memperlihatkan hal berbeda. Tak satupun pimpinan DPRD muncul untuk menenangkan keresahan publik atau memberi harapan perubahan. Hanya satu-dua anggota DPRD yang terdengar bersuara, selebihnya memilih diam.
“Terus yang lainnya ngapain? Hanya membebani anggaran daerah?” kritik IS seorang aktivis lokal.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Solok terkait kritik publik yang semakin tajam tersebut.
(C8N)
#senyuman08
