Crew8 News
Tanah Datar,- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD dan instansi terkait menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini disempurnakan menjadi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Komitmen ini disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi di Indojolito, Batusangkar, Rabu (4/11/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, para kepala OPD, serta rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
> “MCSP merupakan alat kontrol dan evaluasi capaian kinerja program pencegahan korupsi, terutama dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Pemkab Tanah Datar berkomitmen penuh untuk mendukung dan menindaklanjutinya secara konkret,” ujar Bupati Eka Putra.
Lebih lanjut, Eka Putra menjelaskan bahwa MCSP memiliki delapan area intervensi, meliputi pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, penguatan APIP, manajemen ASN, manajemen barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Kepada seluruh OPD saya minta agar bekerja lebih optimal dan fokus dalam pencapaian aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi, agar target MCSP dapat tercapai,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK RI yang telah hadir memberikan pembinaan langsung.
“Kehadiran KPK memberi pencerahan bagi kami. Saya berharap ke depan, KPK terus membimbing dan mengawasi kami agar penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Datar semakin bersih dan melayani,” katanya.
Terkait efisiensi anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat, Eka Putra menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar telah menyiapkan langkah strategis untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.
“Efisiensi memang berdampak terhadap pelaksanaan program unggulan, tapi kami sudah menyiapkan langkah-langkah, termasuk pengurangan biaya operasional kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta kegiatan rapat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyatakan dukungan penuh DPRD terhadap komitmen pencegahan korupsi dan efisiensi anggaran tersebut.
“Kami di DPRD sepakat untuk mendukung langkah efisiensi, termasuk penyesuaian dana pokok-pokok pikiran DPRD demi penguatan tata kelola dan integritas daerah,” ungkapnya.
Dari pihak KPK RI, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Harun Hidayat menyebut bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan nasional KPK dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD beberapa waktu lalu.
“Kami datang bukan untuk seremoni, tetapi untuk menampung aspirasi daerah dan memperkuat sinergi pencegahan korupsi di lapangan,” ujar Harun.
Dengan komitmen bersama ini, Tanah Datar menegaskan tekadnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani rakyat.
(Nano bojes)
#senyuman08
