Crew 8 News
JAKARTA,- Konflik dualisme kepengurusan Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) terus memanas dan mulai memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pembinaan atlet nasional. Polemik yang melibatkan kubu Ketua Umum PBMI La Nyalla Mattalitti dengan kelompok pengurus daerah penentang kini berkembang menjadi sengketa legitimasi organisasi yang berpotensi mengganggu agenda olahraga nasional.
Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan PBMI pusat mencuat setelah sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) menyampaikan mosi tidak percaya dan mempersoalkan sejumlah kebijakan organisasi, mulai dari pembekuan kepengurusan daerah hingga penunjukan pelaksana tugas (Plt) di beberapa wilayah.
Salah satu polemik yang menjadi sorotan terjadi dalam Musyawarah Provinsi Muaythai Sulawesi Selatan pada 2 Mei 2026. Sejumlah pengurus daerah menilai forum tersebut tidak melibatkan seluruh pengurus kabupaten dan kota yang sah serta masih aktif. Mereka juga mempertanyakan legalitas forum karena dipimpin oleh Plt yang ditunjuk pusat, sementara kepengurusan definitif sebelumnya diklaim masih memiliki masa jabatan hingga 2026.
Konflik internal PBMI juga mulai menyeret kepentingan atlet. Kubu pengurus PBMI versi Nadiem Al Farrel sebelumnya mendatangi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk meminta mediasi serta perlindungan terhadap atlet dan pelatih yang disebut terdampak konflik organisasi.
Kuasa hukum kubu tersebut menyebut Kemenpora memiliki kewenangan menyelesaikan polemik organisasi olahraga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Mereka meminta pemerintah mempertemukan kedua kubu agar atlet tidak menjadi korban konflik elite organisasi.
“Jangan sampai atlet dan pelatih dilarang bertanding karena konflik organisasi,” ujar perwakilan kuasa hukum PBMI usai audiensi di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Sejumlah pengurus daerah menilai konflik berkepanjangan bertentangan dengan semangat UU Keolahragaan yang mengatur prinsip demokrasi, transparansi, dan tata kelola organisasi olahraga yang profesional. Mereka menilai pembekuan sepihak dan penunjukan Plt tanpa mekanisme musyawarah berpotensi melanggar AD/ART organisasi.
Di tengah polemik tersebut, kubu La Nyalla Mattalitti tetap menegaskan kepengurusan PBMI yang dipimpinnya sah karena telah memperoleh pengakuan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta federasi internasional International Federation of Muaythai Associations (IFMA).
Konflik dualisme PBMI kini menjadi sorotan karena dinilai tidak hanya menyangkut perebutan legitimasi organisasi, tetapi juga berpotensi menghambat pembinaan atlet, pelaksanaan kejuaraan nasional, hingga persiapan menuju agenda internasional seperti SEA Games dan Pekan Olahraga Nasional (PON).
(C8N)
#senyuman08
