Crew 8 News
JAKARTA,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan secara terbuka dan ketat. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/5/2026), Presiden meminta seluruh anggota DPR, kepala daerah, hingga pejabat pemerintah turun langsung memeriksa pelaksanaan program di lapangan.
“Silakan periksa dapur-dapur itu. Kalau ada yang tidak benar, laporkan. Kita akan tindak,” tegas Prabowo di hadapan sidang paripurna DPR RI.
Instruksi tersebut disampaikan sebagai bagian evaluasi nasional terhadap program prioritas pemerintah yang kini menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap hari. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan penyimpangan dalam pengelolaan MBG, terutama terkait kualitas makanan, tata kelola dapur, distribusi, dan penggunaan anggaran.
Prabowo juga mengakui pelaksanaan program MBG masih memiliki banyak kekurangan. Menurutnya, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap seluruh sistem pelaksanaan di lapangan agar program berjalan sesuai standar pelayanan.
Sebagai bentuk penindakan, pemerintah tercatat telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai bermasalah atau tidak memenuhi standar operasional. Penutupan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai titik pelaksanaan program di daerah.
Meski demikian, Presiden memastikan program MBG tidak akan dihentikan karena dinilai menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat.
“Program ini tidak akan stop,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Presiden juga menyampaikan perkembangan terbaru capaian program MBG secara nasional. Hingga Mei 2026, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat per hari.
Jumlah itu terdiri dari sekitar 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, 868 ribu ibu hamil, serta rencana perluasan bagi 500 ribu lansia sebatang kara. Pemerintah juga mencatat total distribusi MBG telah mencapai sekitar 8,3 miliar porsi makanan di seluruh Indonesia.
Program MBG menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo yang diarahkan untuk menekan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi nasional, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan rantai pasok pangan daerah.
Pernyataan Presiden di rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang pengawasan luas terhadap pelaksanaan MBG, termasuk melibatkan DPR RI dan pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas penyimpangan.
(C8N)
#senyuman08
