Crew 8 News
PADANG,- Aktivitas politik dan pengawasan lapangan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatra Barat I, Zigo Rolanda, sepanjang April hingga Mei 2026 menunjukkan fokus yang kuat pada isu mitigasi bencana, penguatan infrastruktur dasar, transportasi publik, hingga pengawasan program aspirasi masyarakat di Sumatra Barat.
Dalam rentang dua bulan terakhir, Zigo tercatat aktif dalam berbagai rapat kerja strategis di DPR RI maupun kunjungan lapangan ke sejumlah daerah di Sumbar, terutama wilayah Solok Selatan, Kota Padang, hingga kawasan kepulauan dan daerah rawan bencana.
Sorotan paling kuat muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas yang digelar pada 20 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Zigo menegaskan pentingnya langkah serius pemerintah pusat dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di Sumatra Barat.
Ia menyoroti kondisi sejumlah alat early warning system (EWS) tsunami dan gempa bumi yang dilaporkan rusak atau tidak lagi berfungsi optimal di berbagai wilayah pesisir Sumbar. Menurutnya, kondisi itu sangat mengkhawatirkan mengingat Sumatra Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan gempa dan tsunami tertinggi di Indonesia.
“Sumbar ini dilalui banyak sesar aktif, mulai dari Sesar Sumani, Sianok, Suliti sampai Siulak. Jangan sampai mitigasi kita lemah ketika ancaman bencana terus meningkat,” tegas Zigo dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta BMKG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini yang ada, termasuk memastikan seluruh alat deteksi dan komunikasi darurat dapat kembali berfungsi maksimal.
Selain persoalan alat mitigasi, Zigo turut menyoroti aspek tata kelola anggaran dan akuntabilitas lembaga. Dalam rapat yang sama, ia meminta penjelasan terbuka terkait sembilan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 di tubuh BMKG yang hingga kini belum sepenuhnya diselesaikan.
Menurutnya, penguatan mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi tata kelola anggaran yang transparan dan efektif.
“Kita bicara keselamatan masyarakat. Maka pengelolaan anggaran kebencanaan juga harus benar-benar akuntabel,” ujarnya.
Isu kebencanaan lain yang ikut disuarakan Zigo adalah keterbatasan akses komunikasi darurat di wilayah Kepulauan Mentawai dan sejumlah daerah blank spot di Sumbar. Ia meminta Basarnas memperkuat dukungan alat komunikasi kebencanaan agar masyarakat tetap bisa terhubung ketika jaringan umum lumpuh akibat gempa atau tsunami.
Permintaan tersebut dinilai penting mengingat Mentawai merupakan salah satu wilayah paling rawan gempa megathrust di Indonesia.
Selain aktif dalam isu kebencanaan, Zigo juga terlibat dalam pengawalan sektor transportasi, khususnya terkait keberlanjutan petugas penjaga perlintasan sebidang kereta api di Sumatra Barat.
Pada Mei 2026, ia ikut mengawal rapat koordinasi lintas sektor yang membahas nasib 165 petugas penjaga perlintasan kereta api di Sumbar. Hasil rapat memastikan para petugas tetap bertugas hingga akhir 2026 dengan dukungan pembiayaan dari Kementerian Perhubungan.
Skema tersebut disepakati sebagai solusi transisi sebelum pembiayaan dialihkan kepada pemerintah daerah pada 2027.
Zigo menilai keberadaan penjaga perlintasan sangat vital untuk keselamatan masyarakat, terutama di sejumlah titik lintasan yang masih memiliki risiko kecelakaan tinggi.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan. Petugas perlintasan ini bagian penting dari sistem keselamatan transportasi,” katanya.
Di luar agenda rapat parlemen, Zigo juga aktif menjalankan kegiatan reses dan pengawasan langsung terhadap program infrastruktur serta bantuan masyarakat di daerah pemilihannya.
Di Kabupaten Solok Selatan, ia meresmikan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Pasir Putih, Nagari Lubuk Gadang Barat. Program tersebut memberikan akses air bersih kepada ratusan sambungan rumah warga yang sebelumnya mengalami keterbatasan layanan air.
Peresmian itu sekaligus menjadi bagian dari pengawasan terhadap efektivitas program infrastruktur dasar berbasis masyarakat yang didanai pemerintah pusat.
Dalam kunjungan yang sama, Zigo juga melakukan monitoring terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).
Ia menekankan pentingnya kualitas pelaksanaan program agar bantuan pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Program rumah layak huni dan sanitasi tidak boleh hanya selesai secara administrasi, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Masih di Solok Selatan, Zigo turut meninjau pelaksanaan renovasi fasilitas pendidikan di MTsN 2 Solok Selatan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
Program tersebut menjadi bagian dari percepatan peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah.
Di Kota Padang, Zigo melakukan peninjauan terhadap proyek perluasan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban III di kawasan Palukahan. Proyek itu diproyeksikan mampu melayani sekitar 18 ribu sambungan rumah baru.
Ia menyebut penguatan layanan air minum menjadi kebutuhan mendesak seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar.
Selain SPAM, Zigo juga memantau progres pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Aie Dingin yang menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Teknologi RDF dinilai menjadi salah satu solusi pengurangan volume sampah sekaligus pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif.
Menurut Zigo, pengelolaan sampah modern menjadi tantangan serius pemerintah daerah di tengah meningkatnya produksi sampah perkotaan setiap tahun.
“Persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani dengan pola lama. Harus ada transformasi teknologi dan dukungan infrastruktur yang memadai,” katanya.
Sementara itu, pada awal April 2026, Zigo juga mengikuti rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum terkait evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Rapat tersebut membahas ketahanan infrastruktur jalan nasional pasca lonjakan mobilitas masyarakat selama musim mudik, termasuk identifikasi titik kerusakan jalan daerah yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
Dalam forum itu, Zigo mendorong percepatan perbaikan jalan rusak di Sumatra Barat agar tidak mengganggu distribusi logistik maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai konektivitas jalan tetap menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan.
Rentetan aktivitas Zigo Rolanda sepanjang April hingga Mei 2026 memperlihatkan pola kerja yang tidak hanya berfokus pada fungsi legislasi di parlemen, tetapi juga pengawasan langsung terhadap implementasi program pemerintah di daerah.
Mulai dari isu kebencanaan, keselamatan transportasi, layanan air bersih, perumahan rakyat, pendidikan, pengelolaan sampah hingga infrastruktur jalan menjadi bagian dari agenda pengawasan yang ia dorong melalui Komisi V DPR RI.
Di tengah meningkatnya sorotan terhadap kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, aktivitas politik lapangan semacam ini menjadi indikator penting bagaimana fungsi representasi anggota parlemen dijalankan secara langsung di daerah pemilihan.
(C8N)
#senyuman08
