CREW 8 NEWS | PADANG
Kembali munculnya sejumlah narasi yang mempertentangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tuntutan pendidikan gratis maupun penciptaan lapangan kerja di platform media sosial mendapat perhatian dari Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Sumatera Barat.
Humas ARUN Sumatera Barat, Iwan Tanjung, menilai perdebatan tersebut perlu ditempatkan secara lebih objektif dan komprehensif. Menurutnya, MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program yang mengurangi perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan maupun penciptaan lapangan kerja.
“Yang paling bijak adalah mendorong pemerintah agar mampu melaksanakan seluruh aspek pembangunan tersebut secara bersamaan. Pendidikan gratis penting, lapangan kerja juga harus terus diperluas, dan pemenuhan gizi anak melalui Program MBG juga merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa,” kata Iwan Tanjung, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, narasi yang mempertentangkan MBG dengan kebutuhan masyarakat lainnya berpotensi mengaburkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Iwan menjelaskan, apabila dilihat dari struktur ketenagakerjaan nasional, Program MBG justru memiliki potensi besar menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 27 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan. Sementara lebih dari 20 persen lainnya berada di sektor perdagangan dan penjualan.
“Artinya, hampir separuh tenaga kerja Indonesia berpotensi terlibat dalam ekosistem MBG, baik sebagai pemasok bahan pangan, pelaku distribusi, pengelola usaha, hingga tenaga kerja di sektor pendukung lainnya,” ujarnya.
Menurut Iwan, rantai pasok MBG berpotensi melibatkan petani sebagai penyedia beras, sayur dan buah, peternak sebagai pemasok telur, ayam dan susu, nelayan sebagai penyedia protein ikan, serta koperasi dan pelaku UMKM dalam proses distribusi dan pengolahan pangan.
Karena itu, kata dia, Program MBG tidak dapat dipandang semata-mata sebagai program bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
“Kalau tata kelolanya baik dan melibatkan potensi daerah, maka MBG bukan hanya memberikan manfaat kepada anak-anak sekolah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan orang tua murid melalui terciptanya pasar baru bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM,” katanya.
Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola, transparansi dan integritas pelaksanaannya.
Ia menilai, perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kita harus mengawal agar rantai pasoknya melibatkan petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal. Jangan sampai tujuan mulia program ini justru tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Iwan Tanjung juga menyampaikan ucapan selamat kepada Sudaryono yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia berharap kepemimpinan baru di BGN dapat memperkuat tata kelola program MBG sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan secara profesional dan akuntabel.
“Kami mengucapkan selamat mengemban amanah baru kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga kepemimpinan beliau mampu memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.
Iwan juga menyambut baik komitmen Sudaryono yang menegaskan prinsip ‘Zero Tolerance terhadap Korupsi’ dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, komitmen tersebut menjadi pesan penting bahwa program strategis nasional harus dijalankan dengan integritas tinggi.
“Prinsip zero tolerance terhadap korupsi merupakan langkah yang patut diapresiasi. Setiap rupiah anggaran negara harus kembali kepada rakyat dan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, yang dibutuhkan saat ini bukanlah mempertentangkan antara MBG, pendidikan gratis dan lapangan pekerjaan, melainkan membangun sinergi kebijakan agar seluruh program dapat berjalan beriringan.
“Karena pada akhirnya tujuan kita sama, yakni menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, serta memperkuat kesejahteraan keluarga Indonesia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkasnya.
(C8N)
#senyuman08
