CREW 8 NEWS|SOLOK
Kerusakan berat Jembatan Kewalian di Jorong Kewalian, Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, kembali menjadi sorotan. Jembatan sepanjang sekitar 24 meter yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat itu dinilai sudah berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan segera dari Pemerintah Kabupaten Solok.
Kabid KASTRAD (kajian aksi strategis dan advokasi) himass ( himpunan mahasiswa sariak sungai abu) Aidil Fitra, menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar masalah pembangunan infrastruktur, tetapi telah menyangkut hak dasar masyarakat atas keselamatan, akses pendidikan, dan pelayanan publik.
“Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Setiap hari masyarakat, guru, dan anak-anak sekolah mempertaruhkan keselamatan mereka hanya untuk melintasi jembatan yang menjadi satu-satunya akses utama. Pemerintah Kabupaten Solok harus hadir sebelum terjadi musibah, bukan setelah ada korban,” tegas Aidil.
Menurutnya, negara melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur yang aman bagi masyarakat. Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Solok dalam menjamin keselamatan warganya.
Aidil juga menyoroti kenyataan bahwa masyarakat sempat berupaya memperbaiki jembatan secara swadaya melalui iuran. Namun, menurutnya, langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mungkin mampu menangani kerusakan jembatan sepanjang sekitar 24 meter yang membutuhkan pekerjaan konstruksi dengan anggaran besar.
“Iuran masyarakat tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan dan keberanian pemerintah menetapkan penanganan sebagai prioritas. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menanggung sendiri risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” katanya.
Yang lebih memprihatinkan, kata Aidil, banyak anak sekolah kini memilih menyeberangi sungai ketika debit air sedang surut karena khawatir melewati jembatan yang rusak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan warga.
“Apakah kita harus menunggu ada anak sekolah hanyut atau terjadi kecelakaan baru semua bergerak? Pencegahan jauh lebih penting daripada penyesalan. Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu siklus anggaran,” ujarnya.
Aidil menilai kondisi serupa kemungkinan juga masih ditemukan di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Solok. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap infrastruktur yang berisiko tinggi agar penanganannya tidak bersifat reaktif.
Persoalan tersebut, lanjut Aidil, telah disampaikan langsung dalam audiensi bersama Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Solok Fraksi Gerindra, Hafni Hafiz, pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Hafni menjelaskan bahwa pembangunan jembatan sempat direncanakan melalui dana Pokok Pikiran (Pokir). Namun karena nilai pekerjaan cukup lumayan besar dan panjang jembatan mencapai sekitar 24 meter, keterbatasan anggaran Pokir membuat rencana tersebut belum dapat direalisasikan.
Hafni juga menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Solok dan akan turun langsung meninjau kondisi Jembatan Kewalian bersama OPD terkait sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mendorong solusi melalui mekanisme anggaran yang tersedia.
Meski demikian, Aidil menegaskan kondisi di lapangan tidak memungkinkan masyarakat menunggu hingga penganggaran Tahun 2027.
“Kalau memang APBD murni belum memungkinkan, pemerintah daerah bersama DPRD harus mencari jalan keluar. Bisa melalui pergeseran anggaran, belanja tidak terduga apabila memenuhi ketentuan, bantuan pemerintah provinsi, atau berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah solusi, bukan sekadar janji bahwa akan dianggarkan tahun depan,” tegasnya.
KASTRAD HIMMASS meminta Bupati Solok, DPRD Kabupaten Solok, dan seluruh perangkat daerah terkait menjadikan penanganan Jembatan Kewalian sebagai prioritas. Menurut Aidil, keberadaan jembatan tersebut bukan hanya menopang mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan akses pendidikan, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik bagi warga Nagari Sariak Alahan Tigo.
“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai negara baru hadir setelah musibah terjadi. Infrastruktur yang membahayakan nyawa harus menjadi prioritas penanganan, bukan menunggu hingga ada korban,” tutup Aidil.
(C8N)
#senyuman08
