CREW 8 NEWS| SOLOK
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) tiba di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu (23/9/2026), untuk memperkuat koordinasi penanganan dan pemulihan wilayah terdampak banjir bandang atau galodo.
Rombongan Satgas PRR sebelumnya tiba di Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan penerbangan Garuda Indonesia sekitar pukul 11.15 WIB. Rombongan kemudian melanjutkan agenda ke Kabupaten Solok.
Kedatangan rombongan diterima Wakil Bupati Solok H. Candra, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Armen Plani, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok.
Rombongan yang melaksanakan kegiatan di Sumatera Barat tersebut terdiri atas Kombespol Dennie Andreas Dharmawan, S.I.K., Letda Ahmad Khozin, Gatot Satria Wijaya Suehanadi, Dimas Sigit Dewandaru, Gray Genzales Hermawan, dan Daniel Setiawan.
Kunjungan tersebut berlangsung di tengah penanganan dampak galodo yang melanda wilayah Kabupaten Solok. Pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri, BPBD, Basarnas dan unsur terkait masih melakukan penanganan darurat, termasuk pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat terdampak.
Kehadiran Satgas PRR menjadi bagian penting dalam kesinambungan penanganan bencana, khususnya untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat dipetakan sejak fase darurat hingga memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas PRR memiliki peran dalam mengoordinasikan percepatan pemulihan wilayah terdampak, melakukan pemetaan kebutuhan serta kerusakan, dan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah pusat.
Karena itu, kunjungan ke Kabupaten Solok menjadi momentum untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kawasan terdampak, kebutuhan masyarakat, kerusakan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, akses transportasi, serta berbagai kebutuhan lain yang muncul akibat bencana.
Sebelumnya, Satgas PRR juga telah melakukan kegiatan di Sumatera Barat dan meninjau sejumlah persoalan pascabencana. Dalam kunjungan lapangan, tim melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta melihat langsung kondisi wilayah yang membutuhkan penanganan.
Kabupaten Solok sendiri menghadapi dampak cukup luas akibat galodo. Selain masyarakat dan lingkungan, sejumlah fasilitas pemerintahan dan infrastruktur turut terdampak sehingga berpotensi mengganggu pelayanan publik apabila tidak segera dipulihkan.
Kondisi tersebut membuat penanganan bencana membutuhkan dua jalur yang berjalan beriringan. Pada satu sisi, operasi tanggap darurat harus memastikan keselamatan masyarakat, pencarian korban, evakuasi, kebutuhan dasar dan akses darurat. Pada sisi lain, pemerintah harus mulai menyiapkan basis data kerusakan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam konteks itu, kehadiran Wakil Bupati, Sekda, pimpinan DPRD dan Kalaksa BPBD dalam menerima Satgas PRR menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, legislatif dan unsur penanganan bencana.
BPBD Kabupaten Solok menjadi salah satu unsur strategis karena memiliki informasi operasional mengenai lokasi terdampak, perkembangan penanganan, kebutuhan masyarakat serta data kerusakan yang menjadi bahan penting dalam proses pemulihan.
Sementara DPRD memiliki posisi dalam mengawal kebijakan dan dukungan anggaran daerah, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan selama proses pemulihan.
Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan pemetaan yang lebih terukur mengenai kebutuhan pascabencana, sehingga dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Bagi Kabupaten Solok, tahapan pemulihan tidak sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak. Rehabilitasi dan rekonstruksi juga menyangkut pemulihan kehidupan masyarakat, konektivitas wilayah, fasilitas pelayanan dasar, pemerintahan, serta sumber penghidupan warga terdampak.
Kunjungan Satgas PRR pada akhirnya menjadi bagian dari rangkaian upaya mempertemukan kebutuhan daerah dengan dukungan pemerintah pusat.
Dengan penanganan yang terkoordinasi sejak fase darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah diharapkan dapat memastikan proses pemulihan Kabupaten Solok berjalan berdasarkan data, tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan.
(C8N)
#senyuman08
