CREW 8 NEWS|JAKARTA
Di tengah dinamika politik Sumatera Barat yang terus bergerak, nama Dodi Hendra bukanlah sosok baru. Politikus asal Kabupaten Solok itu telah melewati berbagai tahapan perjalanan politik, mulai dari aktivitas organisasi, dinamika kepartaian, hingga memimpin lembaga legislatif daerah.
Kini, langkah pengabdiannya memasuki babak baru. Dodi Hendra dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 72 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), sebuah posisi yang memperluas ruang pengabdiannya dari panggung politik lokal menuju jejaring kebangsaan tingkat nasional.
Bagi Dodi, jabatan tersebut bukanlah tujuan akhir. Ia memandang proses pendidikan di Lemhannas sebagai momentum untuk memperdalam pemahaman mengenai arah perjalanan bangsa di tengah tantangan geopolitik, disrupsi teknologi, serta dinamika sosial-politik yang semakin kompleks.
“Nilai-nilai kebangsaan harus menjadi fondasi dalam setiap kepemimpinan. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diterjemahkan dalam kebijakan dan tindakan nyata,” ujarnya.
Tumbuh dari Dinamika Politik Solok
Perjalanan Dodi Hendra tidak lahir dalam ruang yang hampa. Ia tumbuh dalam dinamika sosial dan politik Kabupaten Solok, daerah yang dikenal memiliki tradisi politik yang cukup kompetitif di Sumatera Barat.
Sebagai kader Partai Gerindra, Dodi berhasil membangun basis politiknya hingga dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok. Puncaknya, pada Januari 2021, ia dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), menggantikan Jon Firman Pandu yang maju pada Pilkada Solok 2020.
Posisi tersebut menempatkan Dodi pada salah satu titik strategis dalam pengambilan kebijakan daerah. Sebagai Ketua DPRD, ia tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik antara legislatif dan eksekutif.
Dalam berbagai momentum politik daerah, Dodi dikenal sebagai figur yang mengedepankan komunikasi dan membangun jembatan antara berbagai kepentingan politik.
Pengalamannya memimpin parlemen daerah menjadi sekolah politik tersendiri, membentuk cara pandangnya terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta perlunya kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Politik Sebagai Jalan Pengabdian
Di tengah persepsi publik yang kerap memandang politik secara negatif, Dodi justru melihat politik sebagai instrumen pengabdian.
Baginya, politik bukan semata-mata perebutan kekuasaan, melainkan ruang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pandangan tersebut sejalan dengan semangat yang dikembangkan di Lemhannas, yakni membentuk kader pemimpin yang memiliki integritas, wawasan kebangsaan, dan kemampuan berpikir strategis.
Pendidikan kebangsaan yang diikutinya mempertemukan berbagai tokoh dari latar belakang berbeda, mulai dari birokrat, akademisi, pengusaha, tokoh masyarakat, hingga unsur TNI dan Polri.
Jejaring inilah yang kemudian menjadi modal penting dalam membangun sinergi pembangunan lintas sektor.
Dari Solok untuk Indonesia
Pengangkatan Dodi sebagai Waketum PPNK Angkatan 72 memiliki makna simbolik yang cukup penting.
Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh-tokoh daerah dari Sumatera Barat tetap memiliki ruang dalam percaturan kebangsaan di tingkat nasional. Di sisi lain, kepercayaan tersebut menjadi pengingat bahwa daerah memiliki kontribusi besar dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang memahami akar persoalan bangsa.
Dalam perspektif politik, posisi yang kini diemban Dodi juga memperluas jejaring dan modal sosialnya di tingkat nasional.
Meski jabatan tersebut bukan merupakan jabatan struktural negara, keberadaannya dalam forum alumni Lemhannas membuka ruang interaksi dengan berbagai tokoh lintas profesi dan daerah yang memiliki perhatian terhadap isu ketahanan nasional dan masa depan Indonesia.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, mulai dari polarisasi politik, ketimpangan pembangunan, hingga perubahan geopolitik global, kebutuhan terhadap pemimpin yang memiliki perspektif kebangsaan menjadi semakin penting.
Bagi Dodi Hendra, perjalanan menuju Lemhannas dan kepercayaan sebagai Waketum PPNK Angkatan 72 tampaknya bukan sekadar pencapaian personal.
Lebih dari itu, ia menjadi bagian dari perjalanan panjang seorang politikus daerah yang berupaya memperluas medan pengabdiannya—dari ruang sidang DPRD Kabupaten Solok menuju ruang diskusi kebangsaan, dari kepentingan lokal menuju kepentingan Indonesia yang lebih besar.
Perjalanan itu masih panjang. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan yang kini diembannya menjadi penanda bahwa politik daerah dan pengabdian di tingkat nasional sesungguhnya tidaklah berada di dua dunia yang berbeda. Keduanya dapat saling bertemu dalam satu titik: pengabdian kepada bangsa dan negara.
(C8N)
#senyuman08
